Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru, Budi Hartono kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral dalam masa Pemilu 2024. Prinsip tak mendukung kandidat manapun juga harus diterapkan saat bermain media sosial.
Heru mengatakan pergerakan para ASN dipantau oleh instansi intelijen negara selama masa Pemilu. Segala unggahan di media sosial ASN tak boleh menunjukan keberpihakan dalam Pemilu.
"Teman-teman ASN jelang Pemilu. Teman peserta kopi sedap, saya ini ASN, kita semua diberikan arahan aturan ASN, maka hati-hati gunakan medsos. Karena BAIS, BIN, BSSN, Mabes Polri itu memiliki patroli siber," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Heru mengaku secara pribadi tak suka melihat ada ASN DKI yang berpihak saat Pemilu. Ia mengingatkan ada sanksi berat yang mengancam para ASN.
"Misal kita ASN, saya gak suka pak Michael, saya gak suka beberap ASN bicara-bicara yang tidak-tidak di medsos, terus mendukung pihak-pihak lain. Kita kan ASN harus netral, itu bisa kena namanya patroli siber," ujarnya.
Ia juga meminta para ASN agar lebih hati-hati dalam menghadiri undangan yang mendatangkan orang banyak. Sebab, dikhawatirkan nantinya ketika datang ternyata adalah kampanye politik.
"Misalnya mba Warda datang ya, begitu disana tahu-tahunya kampanye. Hati-hati kejebak, bisa kena UU ASN, nanti bisa dipanggil Bawaslu dan lainnya. Sekali lagi saya minta teman-teman semua berhati-hati dan terkontrol," pungkasnya.
