Infografis
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mewanti-wanti Mahkamah Konstitusi (MK) agar jangan sampai memunculkan norma baru dan tetap berlandaskan Undang-Undang Dasar (UUD).
Hal itu ditegaskan Mardani menanggapi MK yang akan membacakan putusan uji materiil soal ketentuan batas usia minimal capres dan cawapres pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pembacaan putusan tersebut dijadwalkan pada Senin (16/10) mendatang.
"MK bersifat negative legislation, menjaga semua sesuai dengan UUD. Jadi tidak bisa membuat norma baru," kata Mardani saat dihubungi wartawan, Rabu (11/10/2023).
Ia mengingatkan juga soal kewenangan sebenarnya mengenai regulasi atau aturan main itu ada di tangan legislatif.
Baca Juga: Jokowi Tunjuk Erick Thohir Jadi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad-interim
"Kewenangan yang mengatur substansi legislasi dimiliki oleh DPR," tuturnya.
Lebih lanjut, ia berharap para hakim MK bisa menunjukkan kenegarawanannya. Terlebih dalam memberikan keputusan soal gugatan batas usia capres-cawapres.
"Saya amat berharap para hakim konstitusi menjaga nilai negarawan dalam menangani gugatan tersebut," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan uji materiil soal ketentuan batas usia minimal capres dan cawapres pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pembacaan putusan tersebut dijadwalkan pada Senin (16/10) mendatang.
"Senin,16 Oktober 2023, 10.00 WIB. Pengucapan Putusan," demikian dikutip dari laman resmi MK, Selasa (10/10).
Baca Juga: Menelisik Taktik Gibran Cabut dari PDIP, Analis: Pakai Cara Halus Tapi Nusuk Ala Politik Jawa
Sidang dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 itu akan digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 2, Jakarta Pusat.
Perlu diketahui, perkara tersebut dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI/Pemohon I) dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia, yakni Anthony Winza Probowo (Pemohon II), Danik Eka Rahmaningtyas (Pemohon III), Dedek Prayudi (Pemohon IV), dan Mikhail Gorbachev (Pemohon V).
Mereka menggugat Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi 'persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’.
Para pemohon meminta agar setidak-tidaknya batas usia minimal usia calon presiden dan wakil presiden dapat diatur menjadi 35 tahun dengan asumsi pemimpin-pemimpin muda tersebut telah memiliki bekal pengalaman untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden.
