Satu Jam Menghadap Presiden Jokowi di Istana, Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf dan Pamit

Minggu, 08 Oktober 2023 | 21:07 WIB
Satu Jam Menghadap Presiden Jokowi di Istana, Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf dan Pamit
Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno menerima Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Istana Jakarta, Minggu (8/10/2023). [Ist]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Minggu (8/10/2023). Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam.

Melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Syarul menyampaikan pesan utama terkait pertemuannya dengan Jokowi, yaitu untuk berterima kasih sekaligus pamit.

"Menyampaikan terima kasih sekaligus pamit pada Pak Presiden karena tidak dapat membantu beliau sampai akhir masa jabatannya," kata Syahrul dari keterangan tertulisnya, Minggu malam.

Selain itu, Syahrul sekaligus menyampaikan laporan kinerja selama menjadi Menteri Pertanian sejak 2019-2023.

Baca Juga: Jokowi Terima Syahrul Limpo di Istana Sekitar Satu Jam, Apa yang Dibicarakan?

Syahrul mengaku bersyukur telah diterima Jokowi dalam pertemuan yang hangat, Minggu malam.

Dalam pertemuan tersebut, Syahtul menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Presiden Jokowi yang telah menunjuknya sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019.

"Saya anggap itu kepercayaan dan tugas yang harus saya jalankan sebaik-baiknya untuk mengurus pertanian di republik ini agar lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Syahrul, dirinya juga mohon maaf dan pamit kepada Jokowi karena tidak bisa menyelesaikan tugas atau tidak bisa lagi membantu presiden sampai akhir masa jabatan.

"Sebagai bentuk pertanggung-jawaban saya pada bapak presiden sekaligus pertanggung-jawaban pada rakyat Indonesia, tadi saya sampaikan berkas laporan pertanggungjawaban sebagai Menteri Pertanian RI yang menjabat sejak 2019 sampai dengan 2023. Dan resume kinerja tersebut, juga saya sampaikan pada seluruh rakyat Indonesia melalui teman-teman media, dengan judul: Kinerja & Penghargaan Kementerian Pertanian 2019-2023," tulis Syahrul.

Baca Juga: Kombes Irwan Anwar Bakal Kembali Dipanggil Sebagai Saksi, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

Selain kinerja, Syahrul sekaligus menyampaikan penghargaan yang diperoleh Kementerian Pertanian selama 2019-2023. Di mana Kementan menerima 71 penghargaan dan apresiasi dengan berbagai instansi di Indonesia dan juga lembaga di luar negeri.

"Di antara 71 penghargaan tersebut, terdapat 3 penghargaan dari KPK, Penghargaan Anti Gratifikasi terbaik, Penghargaan pengelolaan LHKPN terbaik 2019, Sertifikat Aksi Nasional Pencegahan korupsi/ANPK) atas pengelolaan data penyaluran subsidi dengan memanfaat NIK," klaim Syahrul.

"Kementerian Pertanian juga tercatat sebagai Kementerian yang mendapat prediket WTP selama 7 kali berturut-turut dari BPK-RI, sejak tahun 2016-2022," sambungnya.

Syahrul menekankan seluruh kinerjanya sebagai Menteri, jika itu berhasil, maka itu adalah prestasi Presiden Jokowi dan kerja para pejabat dan pegawai di Kementan RI. Dirinya hanya melanjutkan visi dan misi Presiden Jokowi agar pertanian RI lebih maju dan masyarakat mendapatkan manfaat.

"Sedangkan, jika ada kesalahan selama menjadi Menteri, hal itu adalah tanggung-jawab Saya yang menjalankan jabatan ini," kata Syahrul.

Sementara itu, berkaitan tentang proses hukum yang sedang berjalan, Syahrul menyampaikan bahwa ia akan menghadapi hal tersebut secara kooperatif.

"Hukum memberikan hak pada kita yang dituduh melakukan sesuatu untuk membuat pembelaan yang sebaik-baiknya. Hal tersebut akan saya lakukan yang tentu saja dengan penghormatan terhadap hukum yang berlaku," kata dia.

"Demikian, saya sampaikan hal ini pada seluruh masyarakat Indonesia. Saya berharap semoga ke depan pertanian Indonesia menjadi jauh lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga ke depan upaya penegakan hukum dan pemberatasan korupsi lebih kuat dan dilakukan secara bersih, serta tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik praktis," tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI