Suara.com - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Beni Kurnia Illahi mendorong Dewas Pengawas KPK segera mengusut foto skandal dugaan pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Langkah cepat Dewas KPK dibutuhkan agar kasus korupsi di Kementan Pertanian yang turut menyeret Syahrul tidak terhambat. Terlebih foto dugaan pertemuan itu beredar di tengah penyelidikan Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK pada kasus korupsi di Kementan.
"Yang diduga dilakukan Firli dengan Mentan akan menganggu proses penegakan hukum. Agar hal ini tidak berlarut-larut dan agar tidak terjadi obstruction of justice maka Firli disamping mengklarifikasi di depan publik, sesuai dengan UU KPK dan Kode Etik KPK, Dewas KPK segera menindak tindakan yang diduga dilakukan Firli terhadap (mantan) Mentan tersebut," kata Beni saat dihubungi Suara.com pada Jumat (6/10/2023).
Beni bilang, jika nantinya dugaan pertemuan itu terbukti berkaitan dengan kasus korupsi di Kementan, Dewas KPK diminta tak segan memberikan sanksi tegas kepada Firli. Hal itu disampaikannya, mengingat rekam jejak Firli yang sebelumnya juga pernah diduga bertemu dengan pihak berperkara di KPK.
"Kapan perlu Dewas harus berani menjatuhkan sanksi berat kepada Firli. Karena pertemuan-pertemuan seperti ini tidak kali pertama dilakukan oleh Firli. Sudah berkali-kali, terutama dengan pejabat-pejabat negara kalangan atas," tegasnya.
Salah satu dugaan pertemuan Firli sebelumnya, dengan pihak berperkara di KPK terjadi pada 2018. Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, diduga menemui Tuan Guru Bajang Zainul Majdi atau TGB yang saat itu terseret korupsi saham PT Newmont Nusa Tenggara.
Sementara kepada KPK, diminta segera mengumumkan kontruksi dan tersangka korupsi di Kementan, agar tidak menjadi bola liar.
"Saya yakin korupsi yang terjadi di Kementan tidak hanya Menteri dan pejabat-pejabat tinggi saja terlibat, pasti akan banyak lagi oknum aparat-aparat di level bawah yang terlibat," ujar Beni.
"KPK tidak boleh tebang pilih, apalagi ini sudah masuk tahun politik, akan sangat banyak intrik-intrik yang akan mempengaruhi KPK dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi," sambungnya.
Foto Firli dan Eks Mentan