Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri didesak segera melakukan klarifikasi mengenai foto yang diduga dirinya bersama mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di lapangan badminton atau bulutangkis.
Seperti dilihat Suara.com, dalam foto keduanya terlihat sedang melakukan pembicaraan. Foto ini beredar, bersamaan dengan mencuatnya dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) hingga menyeret Syahrul Yasin Limpo.
Desakan agar Firli menyampaikan klarifikasi disampaikan Peneliti Pukat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman. Dia menilai KPK dan Firli tidak bisa begitu saja mengabaikan foto yang beredar tersebut.
"Apa yang perlu diklarifikasi? Pertama, kapan foto itu diambil atau kapan adanya pertemuan tersebut? Kedua, dalam rangka apa pertemuan itu dilakukan? Ketiga apa materi yang dibahas. Keempat, apa kesepakatan-kesepakatan yang dicapai," kata Zaenur saat dihubungi Suara.com, Jumat (6/10/2023).
Kemudian proses klarifikasinya tidak hanya dengan menyampaikan ke publik, tetapi harus dengan proses pengusutan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan investigasi dilakukakan dengan merujuk pada Pasal 36 Undang-Undang KPK.
"Bahwa pimpinan KPK itu dilarang mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, maupun pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara Tipikor yang sedang ditangani KPK," ujarnya.

Zaenur lantas mengingatkan pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar, mantan Wakil Ketua KPK yang mengundurkan diri karena berhubungan dengan pihak berperkara. Lili diduga berhubugan dengan Mantan Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial, tersangka korupsi saat itu.
"Kemudian dijatuhi sanksi etik oleh Dewas KPK. Sayangnya pada waktu itu sanksi etiknya sedang," kata Zaenur.
Oleh karenanya, Zaenur mendesak Dewas KPK segera mengusut dugaan pertemuan Firli dan Syharul.
Baca Juga: Dampak Kasus SYL Bakal Pengaruhi Elektabilitas Pasangan AMIN? Begini Jawaban Anies
"Ini merupakan suatu hal yang sangat serius, harus segera direspons oleh KPK oleh Dewas," ujar Zaenur.