Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut sudah menawarkan kursi menteri di kabinet kepada Partai Demokrat.
Bahkan, penawaran itu sudah datang dari jauh-jauh hari sebelum pertemuan Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi di Istana Bogor pada Senin (2/10/2023).
Sumber Suara.com di internal Partai Demokrat membenarkan hal tersebut. Dia menyampaikan pertemuan SBY dan Jokowi membahas mengenai tawaran Demokrat masuk di kabinet.
"Informasi tawaran menteri malah sudah lebih dulu ada sebelum pertemuan Pak SBY dan Jokowi pada Senin sore," ucap sumber Suara.com saat dikonfirmasi, Kamis (5/10/2023).
Baca Juga: Reshuffle Bakal Terjadi di Antara Akhir Oktober atau Awal November, Begini Perhitungannya
Sumber itu juga membenarkan mengenai adanya pertemuan tertutup yang digelar oleh DPP Demokrat di Bandung, satu hari setelah pertemuan SBY dan Jokowi. Dalam kesempatan itu, SBY membahas mengenai tawaran kursi dari Jokowi.
"Benar, Pak SBY berkegiatan ke Bandung didampingi beberapa pimpinan DPP Partai Demokrat," jelas sumber tersebut.
Namun begitu, hingga kini belum diketahui secara rinci mengenai kursi menteri mana yang ditawarkan oleh Jokowi untuk Demokrat.
"Untuk kursinya saya nggak update, terlalu banyak versi," ucap sumber Suara.com.
Respons Resmi Demokrat
Baca Juga: Sudah Beda Rumah, Kaesang Ngaku Tak Bahas Politik Apalagi Reshuffle dengan Jokowi
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan isi pertemuan SBY dan Jokowi di Istana Bogor.
Herzaky menegaskan pembicaraan SBY dan Jokowi sama sekali tidak membahas mengenai reshuffle kabinet. SBY hanya membahas seputar narasi perubahan yang selama ini dibawa oleh Demokrat kepada Jokowi.
"Bapak SBY juga menjelaskan mengenai narasi Perubahan yang selama ini disampaikan Demokrat ke publik," kata Herzaky kepada Suara.com, Rabu (4/10/2023).
Selain itu, Herzaky menerangkan SBY menyatakan Demokrat berkomitmen untuk terus melanjutkan program-program baik yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.
"Apa yang baik dari pemerintahan-pemerintahan dan presiden-presiden sebelumnya, dilanjutkan. Sedangkan jika ada yang dirasa kurang optimal, kita perbaiki agar manfaatnya bisa semakin dirasakan rakyat," ungkap Herzaky.
Menurut Herzaky, urusan reshuffle kabinet adalah hak prerogatifnya Jokowi. Dia merasa Demokrat tak berhak menanggapi hal tersebut.
"Reshuffle hak prerogatif Presiden. Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya. Termasuk mempertahankan, maupun mengganti para menterinya," papar dia.
