Infografis
Suara.com - Sikap politik Partai Demokrat yang memilih menjadi oposisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi pertimbangan bila kemudian partai berlambang bintang mercy itu diajak bergabung masuk dalam kabinet.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi desas-desus Partai Demokrat bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju usai terjadi pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi pada Senin (2/10/2023) lalu.
"Ya posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun opposite dengan yang ada di pemerintahan," kata Hasto ditemui di Gedung High End MNC, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
"Tentu saja, itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan, kecuali partai-partai tersebut menyatakan bergabung," sambungnya.
Baca Juga: Kaesang Bakal Bertemu Anak Megawati Kamis Besok, Grace PSI: Nanti Kami Minta Wejangan dari Senior
Hasto menegaskan, dalam sikap politik Demokrat di lima tahun terakhir sangat nyata sebagai oposisi. Menurutnya, hal itu akan menjadi pertimbangan.
"Tetapi dari pilihan-pilihan sikap politik selama lima tahun terakhir, itu kan nyata-nyata memang menjadi oposisi dari pemerintahan presiden Jokowi, ini akan menjadi suatu konsideran yang sangat penting," tuturnya.
Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Senin (2/10/2023) tidak membahas mengenai reshuffle kabinet.
Menurutnya, pertemuan itu hanya dalam rangka silaturahmi.
"Tak ada hubungannya antara silaturahmi kebangsaan ini dengan isu reshuffle yang tengah berkembang," kata Kamhar kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Meski begitu, Kamhar sendiri belum mengetahui secara rinci isi pertemuan SBY dan Jokowi.
"Apa isi pembicaraan persisnya? Kami belum mendapatkan update informasi," ujar Kamhar.
Demokrat berharap, pertemuan itu dapat membuat dinamika politik Tanah Air menjadi lebih sejuk.
"Kami yakini akan memberi dampak positif, membuat dinamika politik menjadi lebih teduh dan sejuk di tahun politik ini," ungkapnya.
Sebelumnya, SBY menggelar pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023).
Kabar tersebut dibenarkan oleh Kamhar saat dikonfirmasi langsung oleh Suara.com, Senin.
"Benar, sore ini ada silaturahmi kebangsaan antara Pak SBY dan Pak Jokowi," kata Kamhar.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut hanya membahas terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan.
"Pertemuan dua presiden, Presiden RI ke-6 Pak SBY dan Presiden Jokowi tentu yang dibicarakan terkait politik kebangsaan dan politik kenegaraan," tuturnya.
Demokrat sendiri, kata dia, diharapkan bisa memberikan dampak positif terlebih untuk dinamika politik jelang Pemilu 2024.
Pertemuan itu terjadi di tengah ramainya isu perombakan kabinet atau reshuffle. Isu reshuffle mencuat usai adanya dua menteri yang terseret ke pusaran kasus korupsi yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menpora Dito Ariotedjo.
