Infografis
Suara.com - Adanya wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Ketum PDIP) sangat diragukan. Bahkan kesempatan tersebut hampir dikatakan tidak ada.
Menurut Pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) partai berlambang banteng moncong putih tersebut masih berpeluang besar tetap dipimpin oleh sosok yang memiliki darah keturunan dari Soekarno sendiri.
"Jadi sangat mungkin memang yang akan mewariskan PDIP setelah Bu Mega adalah orang yang memiliki garis dan darah Bung Karno," kata Hensat kepada TIMES Indonesia-jaringan Suara.com pada Selasa (3/10/2023).
Dalam konteks penerus trah Soekarno, ia kemudian membaginya menjadi dua kelompok yang berpotensi meneruskan kepemimpinan Megawati.
Baca Juga: Padahal Dulu Menentang Keras, Kenapa FX Rudy Kini Setuju Jokowi Jadi Ketum PDIP?
"Walaupun kan kalau kita tanya pewarisnya itu pasti itu dibagi jadi dua kelompok kan?" jelasnya.
Pewaris tersebut, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo yang menonjol di dunia politik Indonesia saat ini.
Terkait munculnya nama Jokowi yang disebut-sebut cocok menjadi Ketua Umum PDIP, Hensat mengemukakan tidak kemudian memuluskannya untuk menjadi sosok pengganti Megawati.
"Pak Jokowi memang kader yang paling banyak menerima nikmat dari PDIP. Tapi ingat, masuknya Pak Jokowi (ke PDIP) itu kan karena waktu itu maju sebagai wali kota Solo ya. Sebagai kader terbaik," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, kakak Megawati Soekarnoputri, Guntur Soekarnoputra dalam opininya di media massa menyebut Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya usai lengser sebagai Presiden.
Baca Juga: FX Rudy Setuju Usulan Jokowi Jadi Ketum PDIP Gantikan Megawati
"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.
Adanya usulan agar Jokowi menjadi Ketum PDIP tersebut, Guntur lantas menyebut Megawati bisa menjadi Ketua Dewan Pembina.
"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina. Dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya," ujarnya.
