Infografis
Suara.com - Elite Partai NasDem membeberkan alasan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak pulang ke Tanah Air pada 1 Oktober 2023.
Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan SYL sedang mengalami masalah prostat. Sehingga belum bisa kembali ke Indonesia.
"Pak Mentan kena prostat jadi nggak bisa pulang ke Indonesia tanggal 1 Oktober," kata Sahroni dikonfirmasi Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Sahroni tidak menjelaskan lebih jauh mengenai apakah SYL sedang menjalani perawatan di luar negeri terkait masalah prostat tersebut.
Baca Juga: Kaesang Pangarep Ultimatum Kader PSI: Saya 'Sembelih' Kalau Korupsi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu sebelumnya mengatakan Mentan Syahrul sedang ada kegiatan di luar negeri. SYL disebut baru akan pulang ke Tanah Air pada 5 Oktober 2023.
"Pak Mentan lagi ada giat lain yang memang sudah terjadwal. Tapi Pak Mentan akan masuk Indonesia tanggal 5 Oktober," ungkap Sahroni.
Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Simly Karim menyebut seharusnya Syahrul kembali ke Indonesia pada Minggu 1 Oktober 2023.
![Syahrul Yasin Limpo. [Suara.com/Aldi]](https://media.suara.com/pictures/original/2023/10/03/15533-syahrul-yasin-limpo.jpg)
"Kembali lagi direncanakan itu tanggal 30 (September), sampai di Indonesia tanggal 1 (Oktober). Tapi, di situ kita sudah cek belum termonitor di sistem bahwa yang bersangkutan (Syahrul) di Indonesia," kata Simly di Istana Negara, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa (3/10/2023).
Syahrul diketahui meninggalkan Indonesia pada 24 September 2023 melalui Bandara Soekarno Hatta, kemudian transit di Doha, Qatar lalu menuju Roma, Italia.
Baca Juga: Mentan SYL 'Hilang' di Eropa, Berikut Daftar Koruptor yang Buron di Luar Negeri
Hilangnya kontak dengan Syahrul tentunya menimbulkan berbagai macam spekulasi, apalagi Politisi NasDem tersebut dikabarkan menjadi salah satu tersangka dalam kasus korupsi di Kementan yang kini diusut KPK.
Meski begitu, Simly menyebut pihaknya belum mendapatkan permintaan cegah tangkal (cekal) atas nama Syahrul.
"Saya belum mendapat surat dari KPK berkaitan dengan usulan atau putusan terkait dengan kebutuhan dalam proses penyidikan di KPK," katanya.
