Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (2/10/2023) sore. Persamuhan kedua tokoh itu digelar di Istana Bogor.
Pertemuan Jokowi-SBY itu langsung memantik spekulasi bakal bergabungnya Demokrat ke pemerintah yang akan 'mengganjarnya' dengan kursi menteri di kabinet Jokowi. Spekulasi ini makin kencang seturut berhembusnya isu bakal ada reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Sinyal perombakan kabinet muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo belum lama ini.
Isyarat bakal ada reshuffle dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut, reshuffle kabinet merupakan hak prerogarif Presiden Jokowi. Ia berpandangan ke depan kemungkinan akan terjadi reshuffle lantaran ada kementerian yang sedang terjerat masalah hukum.
"Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut," ujar Puan saat menghadiri sebuah acara di Selangor, Malaysia, Senin (2/10/2023).
"Tapi itu merupakan hak prerogatif dari presiden, kapan dan siapa tentu saja itu wewenang dari presiden," sambung Puan.
Apa Kata Elite Demokrat?
Terkait isu Demokrat masuk pemerintahan dan bakal dapat jatah kursi menteri, justru ditolak oleh politisi senior Partai Demokrat Syarief Hasan. Kata dia, terlalu dini bagi partainya untuk bicara soal kabinet pada saat ini.
"Terlalu dini bicara soal kab (kabinet)," kata Syarief Hasan sebagaimana dilansir Antara, Selasa (3/10/2023).
Baca Juga: Jokowi Geleng-geleng Kepala Ditanya Isu Reshuffle Kabinet: Dengar Dari Mana?
Hal itu disampaikan Syarief saat dimintai tanggapan dan penjelasannya atas pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
