DPRD DKI Minta Heru Budi Lobi Pemerintah agar Integrasi Tarif Transportasi Berlaku Juga untuk KRL

Senin, 02 Oktober 2023 | 19:00 WIB
DPRD DKI Minta Heru Budi Lobi Pemerintah agar Integrasi Tarif Transportasi Berlaku Juga untuk KRL
Kepadatan calon penumpang menunggu Kereta Rel Listrik (KRL) saat jam pulang kerja Di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar berharap Kereta Rel Listrik (KRL) mengikuti kebijakan tarif integrasi transportasi Jakarta. Lantaran itu, ia meminta agar Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono segera melobi pemerintah pusat.

Sejauh ini, kebijakan bayar Rp 10 ribu untuk naik lintas moda baru diterapkan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Taufik berharap, Heru yang juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu bisa memuluskan rencana ini.

"Minta tolong Pj Gubernur agar bisa dibantu. Pj Gubernur kan orang dari pusat (Kepala Sekretariat Presiden). Ya, mengerti lah, bagiamana. Kemenhub-nya harus dihubungi, Dirjen Perkeretaapiannya juga," ujar Taufik kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Sejak beberapa tahun lalu, Pemprov DKI berkeinginan untuk mengintegrasikan tarif transportasi di Jabodetabek lewat rencana akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Namun, BUMN PT KAI selaku induk usaha PT KCI menolak akuisisi tersebut

Karena itu, Taufik menilai, sebenarnya rencana akuisisi hanya bergantung pada pemerintah.

"Sebenarnya Pemprov DKI menunggu keputusan dari pusat. Kan, yang enggak mau itu dari pusat. kita sifatnya, apa yang kita inginkan bisa berjalan. Tapi mereka (pusat) agak sedikit keberatan. Mungkin banyak efeknya di mereka kalau bergabung dengan kita," ucap Taufik.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menko Luhut diminta untuk mengintegrasikan moda transportasi di Jabodetabek, agar saling terhubung.

Dia menjelaskan, Presiden ingin moda transportasi di Jabodetabek bisa dikelola oleh satu organisasi, tidak dilakukan oleh BUMN, pemerintah pusat, maupun daerah.

"Jadi jangan pecah-pecah, ada BUMN, ada pemda, ada pusat, jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi. Jadi sekarang presiden perintahkan selama satu bulan untuk menyusun struktur organisasinya, dan kemudian nanti orang gimana bisa membeli karcis terusan, nanti karcis bulanan untuk satu angkutan," ujar Luhut di Istana Negara Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Baca Juga: Tarif Normal, LRT Jabodebek Mulai Sepi

Nantinya, Luhut mengundang banyak pakar untuk mendapatkan masukan agar integrasi transportasi di Jabodetabek bisa terwujud.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI