Infografis
"Ya, tidak dalam persidangan yang jelas, jadi kalau dilihat dari hubungan antara dia dan sopirnya pasti ada hubungan relasi kuasa. Dia minta KTP buka rekening pasti ada kekuasaan Pak Akil dan pasti dia mengendalikan transaksi itu. Kalau menurut saya indikasinya berdasarkan bukti-bukti tadi, nggak perlu penetapan dulu, ya, perlu," ungkap Yunus.
"Kata kuncinya harus ada bukti?" tanya JPU kemudian.
"Ya, bukti, ya, seperti dalam beberapa kasus yang saya ceritakan tadi Eddy Sindoro, Setya Novanto itu bukti transaksi terutama, KPK minta transaksi dari PPATK," tutur Yunus.
Dakwaan Haris-Fatia
Untuk diketahui, Haris dan Fatia didakwa oleh jaksa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.
Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.
Video tersebut berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.
Haris dan Fatia didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di-juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Baca Juga: Kereta Cepat Nyambung Sampai Surabaya, Simak Bocoran Rutenya
