Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menghasilkan sembilan poin rekomendasi eksternal di sisi pangan setelah menyelesaikan Rapat Kerja Nasional IV yang dilaksanakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta selama tiga hari yang dimulai sejak Jumat (29/9/2023) hingga Minggu (1/10/2023).
Poin-poin rekomendasi tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam penutupan Rakernas IV PDIP.
Ia mengatakan, Rakernas IV membahas tentang kedaulatan pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati sampai budidaya demi mewujudkan kedaulatan pangan.
Rakernas IV PDIP merekomendasikan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia.
Baca Juga: Tak Suka Lirik-lirik Hasil Survei, Megawati Haqul Yakin Ganjar Jadi Presiden RI Ke-8
Pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara keberlanjutan melalui diversifikasi pangan lokal.
"Kedua peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan BRIN yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya melalui penetapan harga dasar produk pangan penting dan perlindungan harga di tingkat produsen," kata Hasto.
Ketiga, lanjut dia, konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan. Kemudian keempat dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya.
Kelima, peningkatan teknologi pengolahan atau hilirisasi, komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi.
Lalu keenam, pembangunan Insfrastuktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi. Ketujuh sinergisitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaanya.
Baca Juga: Megawati: Politik Bukan Soal Penggalangan Kekuatan, Tapi Ideologis
Kedelapan adalah pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan untuk melindungi komoditas dan produk pangan dalam negeri, dan menggunakannya bagi kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk peningkatan produksi pangan nasional secara keberlanjutan.
Kemudian ia menyampaikan, rekomendasi eksternal kedua berisi perintah kepada tiga pilar PDIP menerapkan terlebih dahulu kebijakan politik tentang kedaulatan pangan.
"Rakernas IV Partai mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menempatkan penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi sebagai prioritas melalui program-program konkret beserta target pencapaian dalam jangka waktu tertentu guna mengurangi ketergantungan pangan impor seperti gandum, beras, kedelai, jagung, garam, gula, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, bawang putih dan lain- lain," tutur Hasto.
Ia melanjutkan Rakernas IV membahas pentingnya penelitian dan pengembangan bibit unggul di sektor pertanian.
"Rakernas IV Partai merekomendasikan pentingnya penelitian dan pengembangan bibit dan benih unggul di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatan riset dan inovasi ini menjadi bagian dari tanggung jawab BRIN dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi ataupun lembaga penelitian lainnya baik dibawah koordinasi pemerintah maupun swasta," ujarnya.
Berikutnya, poin kelima dan keenam Rakernas IV PDIP membahas soal perlunya dukungan ke petani dan BRIN demi mewujudkan kedaulatan pangan.
"Rakernas IV Partai mendukung dan memfasilitasi pegembangan benih, teknologi dan inovasi yang dilakukan petani dan melindungi petani dari upaya kriminalisasi melalui reformasi peraturan perundang-undangan," katanya.
"Rakernas IV Partai mendukung upaya BRIN dalam melakukan pendataan jenis Tanaman Pangan Indonesia yang saat ini telah mencapai 2.000.000 varietas, dan mendorong pembangunan Pusat Data Pangan Indonesia termasuk keanekaragaman flora, fauna, dan sumber pangan lainnya baik dari darat maupun laut," sambungnya.
Menurut Hasto, rekomendasi selanjutnya membahas tentang perlunya pemetaan lahan dan membentuk Bank Pertanian demi mewujudkan kedaulatan pangan.
"Rakernas IV Partai merekomendasikan pemerintah untuk membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang diperuntukan sebagai lahan pertanian dan mencegah terjadinya alih fungsi lahan serta memberikan insentif pajak bumi terhadap lahan produktif untuk tanaman pangan," ujarnya.
"Rakernas IV Partai merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalihfungsikan bank milik pemerintah menjadi Bank Pertanian guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan, serta menugaskan BUMN yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan produk-produk pertanian, dan pengembangan alat-alat pertanian bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian. Berkaitan hal tersebut PDI Perjuangan mendorong perubahan Undang-undang dan peraturan perundangan lainnya bagi landasan kebijakan kedaulatan pangan," sambungnya.
Terakhir, rekomendasi eksternal Rakernas IV menyinggung soal perlunya kesinambungan pembangunan infrastruktur sektor pangan era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres RI Maruf Amin.
"Rakernas IV Partai menempatkan seluruh kemajuan pembangunan infrastruktur pangan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menjadi landasan utama bagi terwujudnya kedaulatan pangan. Seluruh kemajuan pembangun infrastruktur tersebut akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan dan Bapak Ganjar Pranowo," imbuhnya.
