Infografis
Suara.com - Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyarankan pimpinan Polri dan TNI jaga jarak dengan purnawirawan di tengah tahun politik. Saran ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas Polri dan TNI menyusul banyaknya purnawirawan yang telah bergabung mendukung kandidat bakal calon presiden atau bacapres.
"Profesionalisme Polri dan TNI juga harus ditunjukan untuk tetap berjarak dengan mereka (purnawirawan), agar bisa fokus satya haprabu, dan satya negara, setia menjaga pimpinan negara dan setia pada negara, jauh di atas kesetiaan pada orang pribadi, kelompok atau golongan," kata Bambang kepada Suara.com, Jumat (29/9/2023).
Bambang mengatakan purnawirawan Polri dan TNI memang memiliki hak pilih pada Pemilu. Di sisi lain, pimpinan Polri juga punya kewajiban menghormati seniornya yang telah purna tugas tersebut.
"Menghormati para senior yang sudah purnawirawan itu wajib, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga keamanan dan keselamatan bangsa dan negara," jelasnya.
"Memang dibutuhkan kedewasaan dari pucuk pimpinan TNI-Polri agar tetap netral dalam mengawal dan mengamankan Pemilu dan Pilpres nanti," imbuh Bambang.
Wanti-wanti Mahfud
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai banyaknya purnawirawan Polri dan TNI yang terjun ke politik mendukung bacapres rentan menimbulkan isu netralitas.
Hal ini disampaikan Mahfud dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).
Mahfud mengimbau Polri dan TNI untuk berupaya menjaga netralitasnya pada Pemilu. Sekaligus mengantisipasi isu-isu yang rentan timbul akibat banyaknya purnawirawan yang terjun ke politik.
Baca Juga: Kawasan Tapal Kuda Jadi Ceruk Suara PKB, Cak Imin Targetkan Bisa Mengalir ke Amin
"Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," kata Mahfud.
