Infografis
"Hari ini kami juga mengirimkan desakan yang kita tujukan kepada Bapak Mahfud yang ini merupakan inisiatif kelompok masyarakat sipil dan korban begitu yang mendesak upaya dan mendorong-dorong penyelesaian kasus secara yudisial," ungkap Dimas.
Dimas mengatakan, Kemenko Polhukam dan Mahfud ditugaskan untuk mengurusi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kemenko polhukam menjadi salah sati tim inti begitu dari Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM (PPHAM) secara yudisial. Kami merasa bahwa di samping penyelesaian secara non yudisial harusnya Menko Polhukam menginisiasi langkah konkret dalam mengupayakan secara yudisial," papar dja.
Lebih lanjut, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Mahfud agar meminta Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara yudisial.
"Menko Polhukam juga harus menyampaikan kepada presiden, untuk membentuk suatu Keputusan Presiden terkait dengan langkah-langkah penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara yudisial," lanjutnya.
