Infografis
Suara.com - Welly Lesmana Putra, kuasa hukum Dadan Tri Yudianto buka suara soal kliennya yang ditemui perwira TNI di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada 28 Juli 2023.
Welly menyebut pertemuan itu tidak berkaitan dengan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Dadan.
"Menurut kami pemanggilan tersebut tidak ada kaitannya dengan substansi perkara hukumnya itu sendiri. Jadi kami ulangi, pemanggilan tersebut atau kejadian di Lantai 15 itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan substansi perkara hukumnya itu sendiri," kata Welly falam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).
Welly menyebut sebagai kuasa hukum mereka tidak mengetahui pertemuan antara Dadan dengan perwira TNI.
Baca Juga: Punya 70 Juta Followers, Raffi Ahmad Merasa Harus Bantu Sosialisasikan Pencegahan Korupsi
"Justru kami mengetahui setelah ini heboh gitu loh. Setelah ini heboh, baru kami kuasa hukum itu mengetahuinya. Dan memang kami tidak diberitahukan kalau ada pertemuan di lantai 15 baik dari khususnya dari pihak KPK," ujarnya.
"Biasanya ketika ada pemeriksaan atau apapun, itu H-1 itu kita kuasa hukum diberitahu oleh baik itu pihak penyidik atau pihak KPK," sambungnya.
Dadan juga disebutnya tidak mengetahui bahwa pada 28 Juli 2023 akan ditemui seorang perwira TNI.
"Enggak tahu, Tiba-tiba dijemput. Tidak ada pemberitahuan kalau di panggil ke lantai 15," ucapnya.
Namun demikian, dia membenarkan perwira TNI yang meminta bertemu adalah rekan kliennya.
Baca Juga: Ingin Ikut Memberantas Korupsi, Raffi Ahmad Sambangi KPK
"Jadi kebetulan klien kami ini emang banyak berkawan, bersahabat dengan pejabat-pejabat di TNI maupun Polri," katanya.
Oleh karenanya, Wellly menyerahkan peristiwa ini ke Dewan Pengawas KPK yang sudah menindaklanjutinya.
"Jadi lebih baik kita serahkan sepenuhnya kepada dewas KPK," tuturnya.
Pertemuan di Lantai 15 Gedung KPK
Pertemuan terjadi di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK pada 28 Juli 2023, saat rombongan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI datang guna membahas kasus korupsi yang menjerat Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap alasannya, memberikan izin kepada perwira TNI untuk menemui Dadan. Saat membahas kasus korupsi di Basarnas dengan Puspom TNI, Alex mengaku tidak nyaman dengan situasinya. Namun tidak dijelaskannya secara detail seperti apa situasi saat itu.
"Secara enggak langsung sih. Karena itu kan tergantung bagaimana kita menerima. Kalau saya pribadi saya enggak nyaman, enggak tahu pimpinan lain," ujarnya.
Oleh karenanya dia memberikan izin kepada perwira TNI itu untuk menemui Dadan.
"Sekali lagi kita harus, tidak bisa memisahkan konteks peristiwa situasi saat itu. Jadi kalau dalam kondisi normal, saya akan bilang 'No, besok saja!' Dalam kondisi normal saya akan sampaikan seperti itu," katanya.
Setelah memberikan izin, dia kemudian memerintahkan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengajukan bon, meminta mengeluarkan Dadan dari sel tahanan untuk bertemu perwira TNI.
"Rasanya kalau dalam kondisi normal, Pak Asep enggak akan minta izin ke pimpinan. Biasa saja kan, kalau berkunjung ke tahanan, kan biasa saja dan enggak pernah disampaikan ke pimpinan. Memang tidak harus izin ke pimpinan untuk ketemu tahanan. Sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari konteks saat itu, situasi saat itu," ujarnya.
