Infografis
Suara.com - Pemprov DKI berencana mengubah sistem pembelian tiket angkutan umum di Jakarta yang mencakup MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta. Nantinya pembelian yang selama ini tarifnya sama rata melalui kartu menjadi berbeda-beda berbasis akun atau account based ticketing (ABT).
Menanggapi hal tersebut Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas menyebut wacana itu sudah lama disampaikan sejak satu tahun lalu. Namun, hingga saat ini Pemprov DKI juga belum berhasil merampungkannya.
"Ini wacana dari tahun lalu, saya tidak optimis ini berjalan. Menurut saya ini hanya akan menjadi wacana dan tidak akan berhasil mengurangi macet pun," ujar Hasbi kepada wartawan, Senin (25/9/2023).
Menurutnya, Pemprov DKI tak bisa langsung merencanakan pembuatan program ABT ini. Ia pun menyarankan Dinas Perhubungan DKI Jakarta lebih dulu meningkatkan fasilitas dan kemudahan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
Baca Juga: Gerindra Take Over Posisi PKB, Kini Tempel Ketat PDIP di Jatim
Ia pun menyarankan Pemprov memperbanyak fasilitas seperti park and ride atau kantung parkir dekat stasiun atau halte agar memudahkan masyarakat beralih ke angkutan umum.
"Rencana ABT ini kan kerjaan semua, serta dadakan. Semua tanpa kajian yang matang. Nafsu semua ini. Nafsu tinggi tapi tidak punya kemampuan," ucap Hasbi.
Lebih lanjut, ia berencana meminta penjelasan langsung dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI soal rencana ini. Sebab, bisa jadi nantinya program ini bukan mempermudah malah menjadi cara menaikkan tarif angkutan umum sesuai profil.
"Kita akan terima kalau tidak memberatkan masyarakat. Tapi kalau bebankan rakyat saya tolak, karena ini tujuannya kan untuk menaikan tarif dan masalah ketidakmampuan Pemprov mendapat pendapatan tinggi," pungkasnya.
