Infografis
Suara.com - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengkritik kepastian hukum dalam urusan ekonomi di Indonesia. Anies mengatakan pemerintah saat ini belum menerapkan prinsip-prinsip good governance.
"Banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance, harus dibereskan. Ujungnya yang kita kenal dengan korupsi," ujar Anies dalam acara Indonesia's Leaders Talk yang disiarkan YouTube Universitas Hasanudin, dikutip Suara.com, Senin (25/9/2023).
Selain itu, Anies turut mengkritik mengenai kepastian hukum dalam dunia usaha dan investasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung mengenai adanya investor asing yang memilih menandatangani kontrak di luar negeri.
"Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura," kata Anies.
Baca Juga: Biodata Muhaimin Iskandar Lengkap, Bakal Cawapres Pilihan Anies Baswedan
Anies menilai hal itu masih terjadi lantaran para investor itu tidak percaya dengan sistem hukum di Tanah Air.
"Bila investor internasional belum mau tanda tangan di Jakarta maka rule of law kita belum dipercaya," ucapnya.
Oleh sebab itu, menurut Anies kepastian hukum harus segera diperbaiki.
"PR-nya, kita perbaiki sistem yang kita miliki sekarang," lanjutnya.
Baca Juga: Hasil Survei Capres 2024 Terbaru: Elektabilitas Ganjar, Prabowo dan Anies Naik Turun
