Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan gudang logistik untuk Pemilu 2024 sudah 100 persen siap pada Oktober mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota KPU Yulianto Sudrajat kepada wartawan, Kamis (21/9/2023).
"Harus sudah 100 persen seluruh gudang harus sudah selesai di kabupaten/kota," katanya.
Menurutnya, penilaian kelayakan gudang logistik Pemilu 2024 akan dilakukan langsung oleh KPU yang kemudian dilanjutkan oleh KPU tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga: KPU Pastikan Logistik Aman Jika Pilpres 2024 Dilakukan Dua Putaran
"Kelayakan standar gudang harus memenuhi aspek kayak gudang-gudang biasanya. Harus ada paletnya juga, bebas rayap, bebas tikus, bukan daerah banjir," tutur Yulianto.
"Kami (KPU RI) supervisi provinsi, provinsi yang meng-guidance KPU kabupaten/kota. Berikutnya nanti sekali waktu kami akan turun untuk memastikan standar kelayakan gudang," tambah dia.
Yulianto juga mengatakan pengadaan gudang logistik Pemilu 2024 ini dilakukan dengan sistem sewa kontrak.
Sebelumnya diberitakan, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan logistik untuk keperluan tahapan Pemilu 2024 sudah disiapkan lewat kontrak dan penyediaan barang tahap pertama yang akan segera diteken.
"Logistik Pemilu, alat perlengkapan di TPS sudah disiapkan. Tahap pertama pengadaan kotak suara, bilik suara, tinta dan segel," ucap Hasyim dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).
Baca Juga: Batal Gunakan Dua Panel, KPU Siasati Formulir Penghitungan Suara
Dia menjelaskan logistik tahap pertama yakni kotak suara sebanyak 4,1 juta, bilik suara 3,2 juta, segel plastik sebanyak 24,3 juta, tinta sebanyak 1,6 juta hingga segel sebanyak 93,8 juta.
Sebagian logistik itu saat ini sedang dalam proses produksi. Nantinya juga akan didistribusikan untuk pemilihan di luar negeri.
Hasyim menambahkan, hambatan dalam urusan logistik yakni banyaknya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 204,8 juta orang.
Selain itu di tahap dua, surat suara harus didesain dengan keragaman dapil dan daftar calon tetap (DCT) caleg.
Ia memastikan desain logistik tahap dua yang termasuk surat suara sudah diperkirakan berdasarkan simulasi dua hingga tiga paslon capres-cawapres, serta simulasi dapil caleg DPR, DPRD, hingga DPD.
Adapun kebutuhan logistik tahap dua yakni surat suara termasuk cadangan sekitar 1,2 miliar lembar, sampul 61 ribu lembar, formulir 8,1 juta set, alat bantu tunanetra 1,6 juta lembar, dan daftar paslon dan DCT untuk TPS 820,1 ribu lembar.
Untuk logistik tahap dua akan dimulai setelah ada DCT capres-cawapres pada 13 November 2023, seperti yang saat ini tertuang dalam rencana PKPU.
"Presiden sudah disiapkan kalau dua calon desain, ukuran, seperti ini. Kalau tiga seperti ini. Kalau konkret nama, foto, koalisi kan nanti nunggu DCT pada 13 November. Begitu ditetapkan, validasi partai politik semua tingkatan, dari situ cetak akan dimulai," katanya.
