Infografis
Suara.com - Wali Kota Depok Jawa Barat, M Idris menjadi sorotan setelah ia menyebut bahwa kapel GBI Cinere Bellevue di Gandul, Depok, Jawa Barat, tidak mengantongi izin.
Idris menyebut bahwa kasus GBI Bellevue menjadi evaluasi pihaknya dalam melakukan sosialisasi peraturan tentang perizinan tempat ibadah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Menurutnya, tempat ibadah harus mengantongi izin seperti yang sudah diatur dalam surat keputusan bersama dua menteri. Namun sejauh ini, Idris menyebut perizinan kapel tengah diproses.
Idris juga menegaskan seluruh pihak bebas beribadah di tempat beribadah asal sudah mengantongi izin. Saat ini, lanjutnya, sudah ada kesepakatan untuk izin kegiatan ibadah sementara selama dua minggu, sambil menunggu proses perizinan kapel selesai.
Baca Juga: Depok Jadi Kota Intoleransi? Terbaru Kasus Penggerudukan Kapel di Cinere, Ini Kata Mohammad Idris
Pihaknya juga akan mengecek kelayakan bangunan yang dijadikan kapel tersebut. Adapun peribadatan jemaat kapel masih akan tetap berlangsung, meskipun dilakukan secara online.
Lantas, seperti apakah biodata dan profil Wali kota Depok yang sebut kapel GBI Bellevue tidak punya izin?
Biodata dan Profil Wali Kota Depok M Idris
Mohammad Idris mengawali kariernya sebagai dosen, sebelum akhirnua memilih untuk terjun ke politik dan berhasil menduduki kursi tertinggi di pemerintahan Kota Depok. Idris adalah Wali Kota Depok dua periode, yakni periode 2016-2021 dan 2021-2026.
Pada periode kali ini, M Idris berpasangan dengan Imam Budi Hartono. Keduanya berhasil memenangkan Pilwalkot dengan meraih 55,54 persen suara Pilkada Kota Depok 2020, mengalahkan pasangan Pradi-Afifah.
Baca Juga: Sudah Bikin Gaduh Warga Depok Soal Penolakan Kapel GBI Cinere, Ketua LPM Kelurahan Gandul Bungkam
Idris lahir di Jakarta, 25 Juli 1961. Ia merupakan putra dari Abdul Shomad dan Yumani binti Sholeh. Sosoknya lahir kalangan keluarga yang religius. Kakeknya contohnya, dikenal sebagai ulama terkenal di Beji, Depok yakni KH Hasbi.
Idris bersekolah di SD Matraman Wadas dan berhasil lulus pada tahun 1974. Ia kemudian melanjutkan SMP dan SMA di Pondok Modern Gontor. Setelah tamat, ia memilih melanjutkan pendidikan sarjana dengan beasiswa di Arab Saudi.
Di Arab Saudi, Idris berhasil lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Ushuluddin Dakwah, Universitas Imam Mohammad Ibnu Daud Gassim pada tahun 1986. Idris kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di dengan jurusan yang sama pada 1990.
Tak sampai di situ, Idris menempuh pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan mengambil gelar S3 Syariah Tsaqofah Islamiyah di Universitas Imam Mohammad Ibnu Daud Gassim, Arab Saudi. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya pada 1997.
Setelah tamat S3, Idris kemudian pulang ke Indonesia dan menjadi dosen di beberapa universitas. Di antaranya Dosen Bimbingan Skripsi di STAI At-Taqwa Bekasi, Dosen S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Syarif Hidayatullah.
Kemudian menjadi Dosen S2 dan S3 bidang studi Dakwah dan Sejarah Peradaban di UIN Syarif Hidayatullah.
Selain itu, ia juga pernah menjadi dosen S2 bidang Pemikiran dan Peradaban Islam Pascasarjana UMS Surakarta. Ditambah Dosen S1 mata kuliah Pengantar Hukum dan Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Syariah Universitas Indonesia (UI).
Pada 2004 sampai 2010, Idris pernah menjadi Ketua Yayasan Al-Mahad Al-Aky Ad-Da’wah (Sekolah Tinggi Pendidikan Da’i) di Jakarta barat. Lalu ia sempat menjadi konsultan syariah di Sharia Consulting Center, Jakarta.
Memimpin Kota Depok
Perjalanan pertam Idris dalam memimpin Kota Depok dimulai saat ia maju menjadi calon wakil wali kota yang dipasangkan dengan Nur Mahmudi pada Pilkada Kota Depok 2010. Keduanya berhasil menang dan resmi menjabat periode 2010-2015.
Dalam Pilkada 2016, Idris kembali maju sebagai calon Wali Kota bersama dengan Pradi Supriatna sebagai wakilnya. Keduanya berhasil memenangkan pilihan dan memimpin Kota Depok selama lima tahun, tepatnya sejak 2016 hingga 2021.
Pada pemilihan berikutnya, Idris kembali memimpin Kota Depok dengan Imam Budi Hartono sebagai wakilnya. Pada bulan Februari 2021, keduanya dilantik oleh Ridwan Kamil di Gedung Merdeka, Bandung bersama dengan kepala daerah terpilih lainnya di Jawa Barat.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
