Eks Dirut PT BGR Kuncoro Wibowo Resmi Ditahan KPK Terkait Kasus Korupsi Beras Bansos

Senin, 18 September 2023 | 20:41 WIB
Eks Dirut PT BGR Kuncoro Wibowo Resmi Ditahan KPK Terkait Kasus Korupsi Beras Bansos
Eks Dirut PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) Muhammad Kuncoro Wibowo saat hendak ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi beras bansos di KPK, Jakarta, Senin (18/9/2023). [Suara.com/Dea]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (BGR) Muhammad Kuncoro Wibowo. Kuncoro telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi beras bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial Tahun 2020.

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka MKW di Rutan KPK selama 20 hari pertama, terhitung 18 September 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023," kata Plt Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu di Gedung Juang KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2023).

Sebelumnya, KPK menahan dua tersangka lain pada Jumat (15/9) lalu. Mereka adalah Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa Persero periode 2018-2021 Budi Susanto dan Vice President Operasional PT Bhanda Ghara Reksa periode 2018-2021 April Churniawan.

Selain itu, KPK juga terlebih dahulu menahan tiga tersangka lainnya yaitu Direktur Utama Mitra Energi Persada (sekaligus tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada) Ivo Wongkaren, Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani, dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada (sekaligus Direktur PT Envio Global Persada) Richard Cahyanto.

Baca Juga: Usut Dugaan Korupsi Beras Bansos, KPK Kembali Periksa Eks Dirut PT BGR Kuncoro Wibowo

Sebagai informasi, perkara korupsi ini merupakan pengadaan bansos bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. KPK menduga ada pengadaan fiktif atau tidak disalurkan. Akibatnya, kasus ini merugikan keuangan negara Rp127,5 miliar.

Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI