Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara soal dugaan pungutan liar (pungli) program pangan murah di Koja, Jakarta Utara. Menindaklanjuti aduan tersebut, ia berjanji akan menelusurinya.
Sebelumnya, aduan pungli tersebut disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Suhud Alynudin saat rapat paripurna DPRD DKI yang turut dihadiri Heru.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu pun mengaku bakal menindak jika pelakunya adalah aparat Pemprov DKI.
"Katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak," ujar Heru di Gedung DPRD DKI, Senin (18/9/2023).
Heru mengakui, membludaknya antrean program pangan murah ini dikarenakan animo penerima bantuan sosial yang begitu tinggi mengikuti program pangan itu. Ia menyebut banyak warga yang harus rela mengantre sejak pukul 04.00 WIB pagi.
"Bahan pangan tuh protes katanya masyarakat ngantre jam 04.00 pagi. Memang pas saya ke Muara Angke kan ada juga, tapi kan kita minta kalau buka jam 08.00 datang jam 07.00 WIB," jelasnya.
Karena itu, ia mengaku akan melakukan evaluasi mengenai pelaksanaan program ini dengan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI beserta pihak terkait.
"Mungkin animo masyarakat yang terlalu tinggi, tapi nanti sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Suhud Alynudin mengungkapkan adanya oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) saat program pangan murah di Koja, Jakarta Utara. Pungli dilakukan dengan menjual antrean agar pembeli bisa mendapatkan antrean paling depan.
Baca Juga: DPRD DKI Ungkap Pungli Program Pangan Murah, Warga Diminta Bayar Sampai Rp50 Ribu Jika Tak Mau Antre
Hal ini dikatakan Suhud saat melakukan interupsi dalam rapat paripurna DPRD DKI, Senin (18/9/2023). Program pangan murah ini ditujukan kepada para peserta program jaring pengaman sosial yang dibuat Pemprov DKI, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
