Infografis
Suara.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menyebut penggantian redaksional Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam KTP elektronik belum dilakukan dalam waktu dekat. Pengubahan administrasi ini baru akan diterapkan setelah Rancangan Undang-Undang/RUU DKJ ditetapkan.
Kendati demikian, Joko mengakui pergantian status Jakarta nantinya akan mempengaruhi sejumlah dokumen dan administrasi kependudukan, termasuk pembuatan KTP.
"Ya itu kan pasti berubah kan Daerah khusus ibukota jadi darerah khusus jakarta, tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas," ujar Joko di Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
"Insyaallah ikuti UU nya, kalau UU-nya selesai," tambahnya.
Baca Juga: Warga Jakarta Usia 17 Tahun Berpotensi Cetak KTP Dua Kali Pada 2024, Mengapa?
Lebih lanjut, Joko menyebut pihaknya akan melakukan sosialisasi mengenai penggantian redaksional dalam KTP tersebut.
"Nanti kita akan sosialisasi karena RUU nya sedang dalam proses penyelesaian," ujarnya.
KTP Lama Belum Perlu Diganti
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyebut pencetakan ulang KTP elektronik karena penggantian status Jakarta di tahun 2024 tak wajib dilakukan. Sebab, KTP yang sudah dibuat sebelumnya masih tetap berlaku.
Penggantian redaksional dalam KTP elektronik ini akan diberlakukan ketika status Jakarta sudah resmi diganti dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta. Namun, Budi menyebut pencetakan ulang tak harus langsung dilakukan secara massal saat itu juga.
Baca Juga: Ibu Kota Negara Bakal Pindah, Dukcapil Himbau Warga Jakarta Harus Cetak Ulang e-KTP
"KTP yang lama masih berlaku mas, hanya perubahan redaksionalnya saja. (KTP tidak langsung diganti) nggak apa-apa," ujar Budi saat dihubungi Suara.com, Senin (18/9).
Budi pun menganjurkan pencetakan ulang KTP dilakukan apabila memang warga Jakarta ingin memperbarui data yang tertera dalam KTP, seperti alamat, status pernikahan, dan lainnya.
Gak harus ganti (KTP). Diganti pada saat update data saja atau saat melakukan pelayanan. Karena disesuaikan dengan ketersediaan blangko KTP yang masih terbatas," ucapnya.
Berdasarkan data Disdukcapil, warga yang wajib memiliki KTP atau berusia di atas 17 tahun ada sebanyak 8 juta orang. Ia pun mengakui adanya potensi peningkatan pembuatan KTP di tahun 2024 karena perubahan status Jakarta.
"Dengan berubahnya status DKI Jakarta maka redaksional yang akan dirubah kalau mengacunpada jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 8 juta," jelasnya.
Karena itu, ia masih menunggu arahan dari Ditjen Dukcapil terkait dengan penyediaan blangko KTP di tahun 2024.
"Kita tunggu surat dari pak Dirjen aja ke Pemda DKI," pungkasnya.
