Infografis
Suara.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menyebut penggantian redaksional Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam KTP elektronik belum dilakukan dalam waktu dekat. Pengubahan administrasi ini baru akan diterapkan setelah Rancangan Undang-Undang/RUU DKJ ditetapkan.
Kendati demikian, Joko mengakui pergantian status Jakarta nantinya akan mempengaruhi sejumlah dokumen dan administrasi kependudukan, termasuk pembuatan KTP.
"Ya itu kan pasti berubah kan Daerah khusus ibukota jadi darerah khusus jakarta, tentunya harus ada penyesuaian di semua identitas," ujar Joko di Monas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).
"Insyaallah ikuti UU nya, kalau UU-nya selesai," tambahnya.
Lebih lanjut, Joko menyebut pihaknya akan melakukan sosialisasi mengenai penggantian redaksional dalam KTP tersebut.
"Nanti kita akan sosialisasi karena RUU nya sedang dalam proses penyelesaian," ujarnya.
KTP Lama Belum Perlu Diganti
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyebut pencetakan ulang KTP elektronik karena penggantian status Jakarta di tahun 2024 tak wajib dilakukan. Sebab, KTP yang sudah dibuat sebelumnya masih tetap berlaku.
Penggantian redaksional dalam KTP elektronik ini akan diberlakukan ketika status Jakarta sudah resmi diganti dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta. Namun, Budi menyebut pencetakan ulang tak harus langsung dilakukan secara massal saat itu juga.
Baca Juga: Warga Jakarta Usia 17 Tahun Berpotensi Cetak KTP Dua Kali Pada 2024, Mengapa?
"KTP yang lama masih berlaku mas, hanya perubahan redaksionalnya saja. (KTP tidak langsung diganti) nggak apa-apa," ujar Budi saat dihubungi Suara.com, Senin (18/9).
