Infografis
Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki data intelijen mengenai kondisi partai-partai politik memicu pro dan kontra di kalangan elit politik.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023) lalu, Jokowi mengatakan memiliki informasi yang komplet dari intelijen.
"Dari intelijen saya ada, BIN (Badan Intelijen Negara). Dari intelijen di Polri, ada. Dari intelijen di TNI, saya punya, BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan info-info di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada," kata Jokowi.
Adapun data intelijen yang dimiliki Jokowi terkait dengan manuver partai politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pernyataan Jokowi mengenai data intelijen itu lalu mendapatkan beragam respons dari elit politik di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan wajar jika Presiden Jokowi memiliki data internal parpol dari intelijen.
Menurut dia, wajar jika Jokowi mengetahui semua itu, sebab menurut undang-undang Badan Intelijen Negara (BIN) bertanggungjawab langsung pada presiden.
"Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol," kata Mahfud MD pada awak media di Jakarta, Minggu, 17 September 2023.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, presiden tak bisa disalahkan jika memiliki data tersebut.
Baca Juga: Untung Rugi Jika Indonesia Pilih OECD Dibanding BRICS, Jokowi Jadi Penentu
Bahkan menurutnya, para menteri yang bertugas dalam kabinet juga memiliki informasi terkini mengenai kondisi internal partai politik di Indonesia.
