Infografis
Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan investasi dan pembangunan proyek strategis nasional (PSN).
Desakan tersebut disampaikan, berkaca dari kasus kericuhan di Pulau Rempang, Batam dalam kaitannya dengan pembangunan Rempang Eco City. Menurut Syarief Hasan, pembangunan itu dinilai hanya menyisakan preseden buruk dalam menggenjot investasi.
Masih menurutnya, investasi tidak bisa dilaksanakan dengan peminggiran hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi rakyat. Lantaran itu, ia mengemukakan investasi haruslah berwujud humanis.
"Investasi tentu sangat penting dalam menopang pertumbuhan. Namun jika investasi itu hanya menyisakan luka bagi rakyat, maka jelas pelaksanaan investasi itu mesti dievaluasi. Pemerintah harus melakukan sosialisasi setiap pembangunan, namun pada saat bersamaan hak-hak hidup rakyat juga harus dijamin," kata Syarief kepada wartawan, Sabtu (16/9/2023).
"Apa yang terjadi di Rempang adalah bentuk pembangunan yang memilukan. Pemerintah harus menyelesaikan perkara investasi ini dengan tepat dan dialogis," sambungnya.
Menurutnya, bentuk-bentuk pemaksaan investasi justru akan menimbulkan antipati dari rakyat.
"Ini akan memicu pertanyaan: sesungguhnya investasi itu ditujukan untuk apa dan buat siapa? Apakah rakyat adalah tujuan dari investasi dan pembangunan? Deretan pertanyaan ini haruslah menjadi dasar dari segala bentuk rencana pembangunan. Pemerintah tidak bisa menihilkan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, apalagi jika itu diiringi dengan praktik-praktik kekerasan," tuturnya.
Ia mengatakan, kasus kekerasan di Rempang ini bukanlah yang pertama terjadi. Sudah banyak kasus serupa, kata dia, namun terus saja berulang.
Menurutnya, hal itu menandakan perlunya berpikir ulang terkait hakikat pembangunan, serta bagaimana posisi rakyat dalam pembangunan itu sendiri.
Baca Juga: Komnas HAM Sebut Penambahan 400 Personel Polisi di Rempang Justru Picu Eskalasi Konflik
Bila mengukur keberhasilan investasi hanya dari realisasi pembangunan fisik belaka, menurutya, jelas ada kekeliruan kebijakan yang nyata. Rakyat adalah tujuan, bukan alat pembangunan.
