Infografis
Suara.com - Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Pepen Nazaruddin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Permakanan dilakukan Dirjen Anggaran dan Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Terima kasih, hari ini kami dikunjungi Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk meninjau dari dekat Program Permakanan, yang mana dari indeks 21 ribu menjadi 30 ribu, dua kali makan dan pengiriman dari Rp1 ribu menjadi Rp2 ribu," ujarnya, didampingi Sesditjen Rehabilitasi Salahuddin Yahya, Rabu (13/9/2023).
Dalam pelaksanaan di lapangan, Program Permakakan melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Caringin Sinergi, karena bisa lebih mendekatkan dengan para keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pokmas dibentuk dari ibu-ibu pengajian, posyandu lansia atau pun dari kearifan lokal.
Sangat membantu dan hitung-hitungan ongkos kirim Rp2 ribu dan Rp30 ribu untuk dua kali makan, satu hantaran, serta untuk akuntabilitas si pengantar memfoto lalu mengunggah ke aplikasi.
“Tadi ada Yatim Piatu (Yapi) mendapatkan bantuan yang diberikan dalam rekening di PT Pos. Pada kesempatan ini mohon arahan dan pertimbangan terkait program permakanan dan Yapi, ” tandas Pepen.
Perwakilan dari Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Supriyadi Sinaga menilai, Program Permakanan Lansia merupakan program yang luar biasa, karena tepat sasaran.
“Mulai belanja ke pasar bahan sayuran, bumbu dan beras. Di situ, mengalir ke sekor-sektor lain berupa daya produksi, sekaligus ada nilai ekonomi, semua didapatkan ada nilai ukhrowi dan duniawi, ” ungkapnya.
Usai melibat dari dekat, program permakanan tidak boleh terhenti. Bahkan, harus diteruskan walaupun di lapangan ada beda perlakukan hasil monev yang spesifik seperti untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia disabiltas.
Baca Juga: Dirjen Rehsos Sebut HLUN Diambil dari Peristiwa Ketokohan Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat
“Evaluasi terus kita lakukan dan hasilnya tidak bisa semua general terhadap seluruh KPM ada asesmen monev yang spesifik untuk ODGJ dan lansia disabilitas. Intinya, ada kekhususan yang harus betul-betul perlu intervensi pemerintah melalui Kementerian Sosial, ” tandasnya.
