Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan beberapa poin dalam 12 program Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024.
Dia mengusulkan ada pembenahan dalam sistem politik hingga sistem negara. Usulan tersebut sudah diajukan Yusril kepada Prabowo dalam rapat tertutup para ketua umum partai koalisi.
"Saya katakan kita perlu juga untuk membenahi sistem politik, sistem pemerintahan dan sistem hukum di negara kita ini," kata Yusril dalam jumpa pers di kantor DPP Golkar, Kamis (14/9/2023).
Yusril menyoroti situasi hukum di Indonesia pasca amendemen UUD 1945 yang ke-6. Dia menilai mungkin perlu dilakukan amandemen atas UUD 1945.
Baca Juga: Koalisi Indonesia Maju Susun Tim Pemenangan, Sejumlah Tokoh Mulai Didekati
"Yang khususnya pasca amandemen terjadi kesimpangsiuran jalannya negara kita ini yang memang perlu kita bahas kita dalami. Apakah kita perlu amandemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang? Sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna," ucap Yusril.
Selain itu, Yusril juga berpandangan perlu adanya menciptakan kestabilan politik dalam negeri untuk pembangunan ekonomi.
"Perlu juga kita menciptakan stabilitas politik di dalam negeri. Karena mustahil kita akan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat, kalau kondisi politik dalam negeri kita berantakan keadaannya," jelas Yusril.
Tak lupa, Yusril juga menyinggung mengenai polemik yang sedang terjadi di Papua khususnya persoalan HAM yang, katanya, kerap dijadikan senjata untuk memecah belah bangsa.
"Saya juga spesifik menyinggung bagaimana kita harus memberikan prioritas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua," ucap Yusril.
Baca Juga: Airlangga Ungkap Bakal Ada Parpol Baru Lagi Gabung Dukung Prabowo Subianto, Ini Ciri-cirinya
"Jangan sampai berkembang sebagai isu HAM dan kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan internasional untuk memecah belah bangsa," imbuhnya.
Lebih lanjut, Yusril mengusulkan adanya kepastian hukum untuk memudahkan investasi di dalam negeri.
"Kita lihat dalam semua aspek kepastian hukum tidak ada. Maka investasi kita sulit berkembang lebih cepat oleh karena dianggap tidak ada kepastian hukum di negara kita," papar Yusril.
Pertemuan Ketum Parpol
Seperti diketahui, para ketua umum partai politikKoalisi Indonesia Maju rampung menggelar rapat tertutup di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis malam. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan rapat tersebut membahas mengenai rencana program kerja koalisi ke depannya.
"Kita membahas program kerja daripada Koalisi Indonesia maju dan dalam pembahasan tersebut tentu suasananya santai," ujar Airlangga dalam konferensi pers kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto selaku bakal capres menyampaikan ia sudah mengajukan sejumlah gagasan untuk dijadikan program kerja koalisi. Nantinya program-program akan dibahas lebih lanjut.
"Tadi sudah dibahas beberapa langkah yang akan kita tempuh juga saya paparkan. Saya tawarkan suatu agenda bangsa ya untuk dijadikan suatu acuan landasan untuk dibahas," ungkap Prabowo.
Sementara itu, Ketua Umum PAN, Zulkfli Hasan (Zulhas) menyebut setidaknya ada 12 program kerja yang dirumuskan dalam rapat tersebut. Salah satu yang paling penting, kata Zulhas, adalah komitmen Prabowo menghapus kemiskinan jika menang dan menjadi Presiden perioder 2024-2029.
"Tadi Pak Prabowo memaparkan 12 fokus kebijakan. Saya bilang, 'saya setuju banget Pak'. Tadi poin penting, 5 tahun saja kemiskinan habis, selesai sama pak Prabowo, InsyaAllah," kata Zulhas.
"Dan 2045 dasar kokoh untuk menjadi negara maju, lima tahun Pak Prabowo sudah bisa meletakkan dasarnya," imbuhnya.
