Infografis
Suara.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Surabaya berhasil menekan laju inflasi Surabaya pada Agustus 2023. Operasi pasar, penyederhanaan rantai distribusi, hingga subsidi transportasi pada barang kebutuhan pokok (bapok) menjadi salah satu jurus dari sekian jurus yang dilakukan oleh TPID Kota Surabaya dalam menekan laju inflasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023, di Kota Surabaya terjadi inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,76, dan angka ini sudah menurun karena pada bulan Juli 2023 masih sebesar 0,15 persen.
Sedangkan inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,76, dan angka ini sudah menurun karena pada bulan Juli 2023 masih sebesar 4,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,6.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur, karena inflasi Surabaya terkendali dan cenderung turun. Menurutnya, laju inflasi cenderung terkendali akibat komoditas yang mengalami inflasi tidak terlalu signifikan kenaikannya dibanding komoditas yang mengalami penurunan harga.
“Komoditas bapok yang meningkat harganya masih dapat dikontrol melalui operasi pasar dan penyederhanaan rantai distribusi. Selanjutnya adalah rutin melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar," kata Wali Kota Eri beberapa waktu lalu.
Menurutnya, komoditas yang menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan IHK di Provinsi Jawa Timur adalah beras. Namun, harga beras di Kota Surabaya masih berada di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) dibandingkan di daerah lain yang sudah mengalami kenaikan.
“Sekarang ini harga dasar dari Bulog sudah naik, sehingga tidak mungkin tidak naik harganya di sejumlah daerah. Nah di Surabaya, kita menjaga harganya itu, kita mensubsidi ongkos transportasinya, sehingga harga dari Bulog itu tidak berubah sampai di tempat pedagang jualan, sehingga naiknya tidak terlalu tinggi,” kata dia.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga bekerjasama dengan daerah-daerah lainnya untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pokok di Surabaya. Meskipun sudah menjalin kerjasama, tidak mungkin Surabaya mensubsidi pupuknya, karena memang tidak diperbolehkan.
“Namun yang bisa disubsidi adalah ongkos transportasinya, sehingga harganya tidak terlalu tinggi ketika dijual oleh pedagang,” ujarnya.
Di samping itu, Pemkot Surabaya juga melakukan pemenuhan suplai komoditas barang kebutuhan pokok langsung dari kelompok tani kepada para pedagang pasar. Melalui cara ini, harga komoditasnya lebih terjangkau, sehingga kenaikan maupun penurunan harga komoditas tersebut dapat tetap terkendali.
