Infografis
Suara.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) berencana untuk tetap melaksanakan putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Komisioner KPK Johanis Tanak.
Menurut Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, jadwal sidang tetap berlangsung hari ini, Kamis (14/9/2023) meski tanpa kehadiran Johanis.
"Jadwal sidang tetap, tapi mungkin Pak Johanis Tanak tidak bisa hadir. Sidang tetap, tapi hanya tentukan jadwal sidang pembacaan putusan," kata Syamsuddin kepada wartawan, Kamis (14/9/2023).
Rencananya, sidang pembacaan putusan akan dilaksanakan secara terbuka sehingga publik bisa mengikuti persidangan tersebut.
Dalam proses ini, Dewas KPK sudah memeriksa empat pimpinan KPK lainnya serta Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK sekaligus Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu. Sejumlah ahli dan Johanis pun sudah diperiksa.
Sidang kode etik ini digelar berkenaan dengan komunikasi antara Johanis dengan Plh Dirjen Minerba sekaligus Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite.
Johanis diduga melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf j atau Pasal 4 ayat (1) huruf b atau Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.
Dewas KPK menjadikan komunikasi Johanis dengan Sihite sebagai temuan saat menangani laporan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW sempat melaporkan Johanis atas dugaan pelanggaran kode etik berupa komunikasi 'main di belakang layar' Johanis dengan Sihite.
Namun, laporan ICW tersebut diputus Dewas KPK tidak cukup bukti lantaran komunikasi dilakukan Johanis sebelum menjabat sebagai pimpinan KPK.
Dewan KPK juga menilai rekaman yang beredar di media sosial sebagaimana bukti yang dibawa ICW berbeda dengan hasil pemeriksaan forensik digital yang dilakukan oleh Laboratorium Barang Bukti Elektronik (LBBE).
