Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Ibu Kota. Berbagai program dijalankan agar berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi domestik.
Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono telah meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta dan para pemangku kepentingan ekonomi, untuk lebih memperhatikan serta mengawasi pertumbuhan jumlah pelaku UMKM di Ibu Kota. Misalnya, pengawasan volume transaksi penjualan produk dalam negeri terhadap pelaku UMKM perlu didukung dengan program-program yang menunjang keberlanjutan usaha.
"Saya mendorong para pelaku UMKM di Jakarta dapat memasarkan produknya melalui penjualan online di berbagai platform e-commerce. Misalnya, melalui kolom penjualan khusus produk buatan dalam negeri. Silakan teman-teman UMKM aktif mengkampanyekan kebanggaan memakai produk-produk tersebut kepada masyarakat," ujar Heru, Rabu (13/9/2023).
Heru mengatakan, keberlanjutan UMKM di Jakarta menjadi tanggung jawab bersama. Terlebih dalam mendukung produk-produk lokal, dengan mengkampanyekan penjualannya di berbagai platform e-commerce. Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan untuk membangun kembali ekonomi yang kuat dan inklusif pada masa depan.
"Perlu dukungan yang memadai terhadap para pelaku UMKM ini, agar mereka dapat mengedepankan kualitas produknya. Hal ini akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya pemulihan kesehatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," imbuh Heru.
Untuk menindaklanjuti arahan Penjabat Gubernur tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai program pengembangan serta pembinaan pelaku UMKM. Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, program tersebut dalam branding Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur).
Jakpreneur memiliki program dengan nama 7 langkah Pasti Akan Sukses alias 7 PAS yang memfasilitasi dan membuka banyak akses bagi para wirausaha. Di antaranya memfasilitasi Pendaftaran (P1), Pelatihan (P2), Pendampingan (P3), Perizinan (P4), Pemasaran (P5), Pelaporan Keuangan (P6), dan Permodalan (P7).
Hingga kini, sebanyak 367.769 pelaku UMKM telah terdaftar sebagai anggota Jakpreneur. Dari jumlah itu, 42.444 peserta telah melakukan reaktivasi Jakpreneur. Sementara, 235.369 peserta lainnya telah mengikuti pelatihan, pendampingan 215.404 peserta, perizinan 199.822 peserta, pemasaran 58.134 peserta, pelaporan keuangan 40.207 peserta, serta permodalan 8.708 peserta.
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Dinas PPKUKM telah menyusun berbagai strategi guna mencari peluang peningkatan ekonomi, di antaranya penggunaan sistem e-order dan kegiatan business matching. Sampai saat ini, omzet penjualan produk peserta Jakpreneur dalam e-order telah mencapai Rp 277 miliar lebih.
Baca Juga: Polisi Setop Tilang Uji Emisi, Heru Budi Mau Cari Kebijakan Lain yang Lebih Efisien
Ratu juga menjelaskan, penggunaan produk dalam negeri telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembelian barang atau jasa melalui e-katalog. "Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dilakukan pada setiap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar bisa terukur. Hal tersebut dibuktikan melalui realisasi komitmen P3DN di Pemprov DKI Jakarta yang mencapai 91,82 persen," ungkapnya.
