Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Ibu Kota. Berbagai program dijalankan agar berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi domestik.
Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono telah meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta dan para pemangku kepentingan ekonomi, untuk lebih memperhatikan serta mengawasi pertumbuhan jumlah pelaku UMKM di Ibu Kota. Misalnya, pengawasan volume transaksi penjualan produk dalam negeri terhadap pelaku UMKM perlu didukung dengan program-program yang menunjang keberlanjutan usaha.
"Saya mendorong para pelaku UMKM di Jakarta dapat memasarkan produknya melalui penjualan online di berbagai platform e-commerce. Misalnya, melalui kolom penjualan khusus produk buatan dalam negeri. Silakan teman-teman UMKM aktif mengkampanyekan kebanggaan memakai produk-produk tersebut kepada masyarakat," ujar Heru, Rabu (13/9/2023).
Heru mengatakan, keberlanjutan UMKM di Jakarta menjadi tanggung jawab bersama. Terlebih dalam mendukung produk-produk lokal, dengan mengkampanyekan penjualannya di berbagai platform e-commerce. Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan untuk membangun kembali ekonomi yang kuat dan inklusif pada masa depan.
Baca Juga: Polisi Setop Tilang Uji Emisi, Heru Budi Mau Cari Kebijakan Lain yang Lebih Efisien
"Perlu dukungan yang memadai terhadap para pelaku UMKM ini, agar mereka dapat mengedepankan kualitas produknya. Hal ini akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya pemulihan kesehatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan," imbuh Heru.
Untuk menindaklanjuti arahan Penjabat Gubernur tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai program pengembangan serta pembinaan pelaku UMKM. Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, program tersebut dalam branding Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur).
Jakpreneur memiliki program dengan nama 7 langkah Pasti Akan Sukses alias 7 PAS yang memfasilitasi dan membuka banyak akses bagi para wirausaha. Di antaranya memfasilitasi Pendaftaran (P1), Pelatihan (P2), Pendampingan (P3), Perizinan (P4), Pemasaran (P5), Pelaporan Keuangan (P6), dan Permodalan (P7).
Hingga kini, sebanyak 367.769 pelaku UMKM telah terdaftar sebagai anggota Jakpreneur. Dari jumlah itu, 42.444 peserta telah melakukan reaktivasi Jakpreneur. Sementara, 235.369 peserta lainnya telah mengikuti pelatihan, pendampingan 215.404 peserta, perizinan 199.822 peserta, pemasaran 58.134 peserta, pelaporan keuangan 40.207 peserta, serta permodalan 8.708 peserta.
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Dinas PPKUKM telah menyusun berbagai strategi guna mencari peluang peningkatan ekonomi, di antaranya penggunaan sistem e-order dan kegiatan business matching. Sampai saat ini, omzet penjualan produk peserta Jakpreneur dalam e-order telah mencapai Rp 277 miliar lebih.
Baca Juga: Tak Ada Niat Lanjutkan Rencana Anies Batasi Usia Kendaraan di Jakarta, Heru Budi: Nggak Mudah
Ratu juga menjelaskan, penggunaan produk dalam negeri telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembelian barang atau jasa melalui e-katalog. "Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dilakukan pada setiap realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar bisa terukur. Hal tersebut dibuktikan melalui realisasi komitmen P3DN di Pemprov DKI Jakarta yang mencapai 91,82 persen," ungkapnya.
Pemprov DKI Jakarta pun menggelar kegiatan Business Matching Batch ketujuh tahun 2023, pada Senin-Kamis, 11-14 September 2023, di Balai Kota, Jakarta Pusat, untuk mendorong P3DN dan mengurangi penggunaan produk impor. "Kami akan mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan, rasa cinta produk dalam negeri, serta bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas PPKUKM, sebagai salah satu langkah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)," tutur Ratu.
Ia menerangkan pula, berdasarkan pantauan Dashboard Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) per 9 September 2023, realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Provinsi DKI Jakarta telah mencapai Rp 8,7 triliun, atau 55 persen dari komitmen untuk belanja PDN sebesar Rp 15,8 triliun.
Tuan Rumah Gernas BBI-BBWI 2023
Pada 2023 ini, DKI Jakarta menjadi tuan rumah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI-BBWI). Kick off Gernas BBI-BBWI berlangsung di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/9). Setelah itu, ada rangkaian kegiatan seperti pelatihan, bazar dan pameran, wisata urban, business matching, business competition, serta akan diakhiri Malam Puncak (Harvesting Ceremony) pada 10 November 2023.
Acara yang mengusung tema ‘Karya Jakarta untuk Indonesia Hebat’ tersebut diselenggarakan berkat sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama PT Telkom Indonesia dan BUMN lainnya, Bank Indonesia Kanwil Provinsi DKI Jakarta, lembaga/asosiasi dunia usaha, serta para perajin dan pelaku usaha di Jakarta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono menyatakan, semangat bersama dalam menggunakan produk dalam negeri harus dilakukan di berbagai tingkat. Gernas BBI-BBWI diharapkan dapat membangkitkan semangat para pelaku usaha dan industri dalam negeri bahwa Indonesia, khususnya UMKM Jakarta, memiliki produk yang mampu bersaing serta dapat naik kelas, hingga menembus pasar global.
Joko menambahkan, 61 persen sektor perekonomian Indonesia ditopang UMKM. Selain itu, 97 persen penyediaan tenaga kerja juga dari sektor UMKM. "Oleh karena itu, kita semua bersama-sama, dari pemerintah, masyarakat, serta semua stakeholder, harus semangat dan bangga dalam menggerakkan produk Indonesia," ucapnya.
Pengamat: Multiplier Effect dari PDN
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengakui, realisasi P3DN yang masifnya akan berdampak besar pada perekonomian. "Penggunaan produk dalam negeri menghasilkan multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian lokal. Mulai dari nilai tambah produk yang naik, pendapatan masyarakat meningkat, hingga penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi," katanya saat dihubungi Suara.com.
Ia pun mendukung UMKM yang menjual PDN sebagai mitra utama pemerintah dalam berbagai urusan pengadaan barang dan jasa. Nailul menjelaskan, para pelaku UMKM merupakan pintu masuk utama PDN dari seluruh daerah.
"Terlebih di Jakarta kan banyak yang berbisnis dan banyak kesempatan bagi pelaku UMKM untuk men-supply ke pemerintah," pungkasnya.
