Infografis
Suara.com - Presiden RI Joko Widodo secara tegas meminta aparat tidak bertindak represif kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan proyek strategis nasional. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi konflik lahan di Pulau Rempang, Batam yang berakhir warga bentrok dengan aparat.
"Ini selalu saya ingatkan jangan malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Joko Widodo dalam arahannya pada acara Pembukaan Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023 di Jakarta, Rabu.
Pernyataan Presiden itu menyoal proyek-proyek strategis nasional yang terhambat masalah. Jokowi menginginkan masyarakat senang jika ada ganti untung yang diberikan oleh Pemerintah.
"Ganti untung karena harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Berulang kali saya tekankan bahwa PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: SAH! Jokowi Lantik Kepala Bakamla RI dan Kepala Badan Karantina Indonesia
Salah satu proyek yang dicermati Presiden adalah proyek di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Presiden mengaku sampai menelepon Kapolri tengah malam terkait dengan masalah tersebut.
"Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi saja, di bawah salah mengomunikasikan saja. Diberi ganti rugi, diberi lahan, dan diberi rumah, tetapi mungkin lokasinya belum tepat. Itu yang harusnya diselesaikan. Masak urusan begitu harus sampai presiden?" ujarnya.
Apabila ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan di lapangan, menurut Presiden, semestinya segera melaporkan ke direktorat atau menteri terkait.
"Jangan kalau ditanya siap Pak. Gimana? 'Beres Pak'. Beres, beres. 'Aman Pak'. Aman, aman. Nanti begitu terakhir, 'mohon maaf Pak belum selesai Pak', nah. 'Tidak bisa selesai Pak', nah," kata Presiden.
Dikatakan pula bahwa semua persoalan sejatinya dapat ditemukan solusi apabila sudah dibawa dalam rapat.
Baca Juga: Menilik Rempang Eco City: Proyek Strategis Nasional yang Ditolak Warga Berujung Konflik
"Biasanya kita itu kalau sudah ada masalah, dengan menteri-menteri, dengan Kapolri, dengan Panglima, rapatkan, sudah ketemu, selesai masalah. Ketemu solusinya setiap masalah," jelasnya. (Antara)
