Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sampai saat ini belum ada rencana mewujudkan kebijakan pembatasan usia kendaraan untuk mengurangi polusi udara. Menurutnya aturan ini tak mudah untuk diterapkan.
Rencana pembatasan usia kendaraan ini sempat dibuat saat era Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI. Anies saat itu berencana tak mengizinkan kendaraan usia di atas 10 tahun melintas di Jakarta.
Namun, hingga lengser Anies tak bisa mewujudkan aturan itu lantaran terganjal aturan dari pemerintah pusat. Heru pun mengakui untuk menerapkan aturan itu perlu dilakukan kajian yang tidak mudah.
"Enggaklah itu masih perlu dikaji. Kan enggak mudah ya," ujar Heru di gedung DPRD DKI, Senin (11/9/2023).
Baca Juga: Pemprov DKI Ubah Penyebutan Program Jakpreneur Warisan Anies
Lebih lanjut, Heru lebih memilih untuk memperbaiki kualitas udara meminimalisir dari sumbernya, yakni kendaraan bermotor. Salah satu upayanya adalah menggencarkan uji emisi kendaraan.
"Yang penting enggak polisi mobilnya," tuturnya.
Meskipun, saat ini kepolisian telah menyetop tilang bagi kendaraan yang belum lulus uji emisi. Heru pun mengaku akan menyiapkan kebijakan lainnya yang lebih efektif.
"Memang kalau tilang di lapangan perlu tenaga dan waktu. Ya kita cari yang efisien aja," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa menerapkan aturan larangan bagi mobil usia 10 tahun ke atas melintas di jalan ibu kota. Sebab regulasi ini terganjal oleh aturan dari Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Dihimbau Heru Budi, Ini 5 Fakta Penggunaan Water Mist di Kantor Jakarta
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) nomor 22 tahun 2009. Ia pun sudah mengusulkan agar aturan itu diubah.
"Ini sudah diusulkan bahwa ada juga pengaturan pembatasan usia kendaraan pribadi. Tapi itu tentu diserahkan kepada pembuat regulasi, dalam hal ini kementerian Perhubungan," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/2/2021).
Menurut Syafrin, sejauh ini UU LLAJ tidak mengatur soal pelarangan kendaraan bermotor berusia 10 tahun untuk beroperasi. Karena itu perlu dimasukan tambahan regulasi mengenai maksimal usia kendaraan.
"Sesuai dengan Undang-Undang 22 Nomor 2009, pembatasan usia kendaraan bermotor pribadi itu belum diatur," jelas Syafrin.
Karena itu, sampai saat ini rencana Gubernur Anies tersebut belum bisa juga dijalankan. Ia pun menyerahkan keputusan selanjutnya pada Kementerian Perhubungan.
"Karena regulasi di atasnya atau undang-undang aturan pemerintahnya belum mengatur pembatasan usia kendaraan pribadi, maka tentu kami belum bisa melakukan eksekusi terhadap hal ini," pungkasnya.
