Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU tidak boleh digunakan sembarangan.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan soal adanya usulan koalisi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berubah nama dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan menjadi Koalisi PBNU.
"Ya nanti teman-teman PBNU yang menanggapi. Nama kan nggak boleh dipakai sembarang, nama itu ada filosofinya, nama itu ada aspek transedentalnya, nama itu ada komitmen bagi bangsa dan negara," kata Hasto ditemui di Kantor DPD PDIP Banten, Serang, Banten, Minggu (10/9/2023).
"Mencerminkan tradisi kultural dari NU, keagaman dari NU, Islam nusantaranya, sehingga nanti biar teman-teman NU yang menjawab," sambungnya.
Menurutnya, pihaknya lebih memilih meletakan PBNU dengan hormat. Bukan justru dimanfaatkan dengan kepentingan elektoral.
"Kalau kami dari kami PBNU itu kita tempatkan sebagai bagian dari pemersatu bangsa dengan tradisi Islam yang luar biasa, dengan resolusi jihatnya, itu yang harus kita hormati dari PBNU, bukan digunakan demi kepentingan elektoral," tuturnya.
Koalisi "PBNU"
Sebelumnya, warga Nahdlatul Ulama (NU) dibuat murka dengan usulan yang disampaikan Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim. Pasalnya, partai politik pengusung Anies Baswedan dan Cak Imin diusulkan berubah nama dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan menjadi Koalisi PBNU.
Nama Koalisi PBNU sendiri mengacu pada singkatan dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Baca Juga: Hasto Sebut Eks Wakapolri Gatot Eddy Gabung TPN Ganjar, Jadi Wakil Ketua
Ketua Umum Jamaah Yasinan Nusantara (Jayanus) yang juga Kader NU, Idham Cholid mengatakan bahwa publik memahami penggunaan akronim PBNU itu hanya untuk kepentingan elektoral untuk meyakinkan warga Nahdliyin.
