Infografis
Suara.com - Peneliti Ahli Utama BRIN, Siti Zuhro, menilai Partai Demokrat memiliki kalkulasi politik untuk menentukan arah dukungan di Pilpres 2024 mendatang. Namun ia mengatakan, Demokrat lebih masuk akal jika bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Mu
"Dari perspektif publik, opsi bergabung dengan Partai Gerindra yang oke dan masuk akal,” kata Siti Zuhro di Jakarta dikutip Minggu (10/9/2023).
Menurutnya, dari dua opsi yang ada yakni mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, Demokrat sudah memiliki kalkulasi politik dengan poros mana yang menguntungkan partai tersebut.
![Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) berjabat tangan dengan Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan (kiri) saat akan melakukan pertemuan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (7/10/2022). [ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/10/07/95190-anies-ahy-ahy-anies-anies-temui-ahy-anies-dan-ahy-ahy-dan-anies-anies-ke-demokrat.jpg)
Ada faktor yang menetukan partai menentukan koalisinya. Ia menilai, keputusan parpol untuk berkoalisi, biasanya dilakukan ketika chemistry antara ketua umum masing-masing partai terhubung.
“Akan sulit dibayangkan koalisi bisa dibangun bila hubungan antara ketua umum tidak baik,” ujarnya.
Sementara itu, soal kans Demokrat merapat ke PDIP, kata dia, hal itu bisa saja terjadi. Namun, menurutnya, pasti membutuhkan proses untuk melakukan komunikasi politik dan berbagai penyesuaian sehingga relasi kedua parpol itu membaik.
Ia pun menjelaskan, kondisinya akan berbeda apabila Demokrat merapat ke Gerindra, karena tidak terlalu memerlukan waktu yang lama dalam melakukan komunikasi politik dan penyesuaian. Hal itu, kata dia, disebabkan komunikasi politik Demokrat dan Gerindra yang sudah terjalin dan pengalaman kedua partai yang pernah berkoalisi di pemilu yang lalu.
Cabut Gegara Di-prank Anies
Sebelumnya, Partai Demokrat memutuskan untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) jelang Pilpres 2024. Hal itu merupakan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat usai menggelar sidang lantaran merasa dikhianati Anies Baswedan dan Partai NasDem.
"Baru saja Majelis Tinggi Partai Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai pak SBY juga dihadiri wakil ketua MTP yaitu ketum AHY mengadakan rapat baru aja selesai dan di dalam rapat tersebut," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dalam konferensi persnya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
