Infografis
Suara.com - Warga Nahdlatul Ulama (NU) dibuat murka dengan usulan yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Lukmanul Khakim. Pasalnya, partai politik pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diusulkan berubah nama dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan menjadi Koalisi PBNU.
Nama Koalisi PBNU sendiri mengacu pada singkatan dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Ketua Umum Jamaah Yasinan Nusantara (Jayanus), yang juga Kader NU, Idham Cholid mengatakan bahwa publik memahami penggunaan akronim PBNU itu hanya untuk kepentingan elektoral untuk meyakinkan warga Nahdliyin.
"Mereka selalu bawa nama dan simbol NU. Ini juga menjadi bukti bahwa mereka masih selalu under estimate, menganggap warga NU bodoh, hanya bisa ditipu dengan cara berpolitik seperti itu," ujarnya seperti dikutip Times Indonesia-jaringan Suara.com.
Baca Juga: Cak Imin: Saya Tidak Bawa-bawa PBNU, Tapi Orang Tahu Saya NU
Ia menyatakan, seharusnya partai politik serta politisi melakukan ikhtiar agar nilai-nilai yang terkandung dalam pilar kebangsaan bisa diaktualisasikan secara nyata, bukan hanya menjadikannya simbol.
"Menjadi gerakan politik yang lebih berbudaya, memberdayakan rakyat, dan mengokohkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Bukan sebaliknya, sekadar gerakan simbolik belaka," jelasnya.
Masih menurutnya, penggunaan nama tersebut untuk kepentingan politik praktis merupakan bentuk monopoli yang tidak mencerdaskan, bahkan hanya mengeksploitasi simbol-simbol untuk mengelabui masyarakat.
Tak hanya itu, Idham juga mengungkapkan, bahwa akronim PBNU populer di kalangan kiai-kiai NU untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan tersebut. Selain itu juga sebagai bentuk kreativitas untuk lebih memudahkan pilar kebangsaan yang benar-benar dijiwai dan dihayati menjadi laku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sebelumnya kepada wartawan, Lukmanul Hakim mengaku mengusulkan nama koalisi bakal capres-cawapres Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bernama koalisi PBNU dalam menyongsong gelaran Pilpres 2024.
Baca Juga: PBNU Akan Beri Sanksi Tegas untuk Pengurus yang Gunakan Lembaga untuk Politik Praktis
Akronim PBNU tersebut yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
"Saya mengusulkan nama koalisi Nasdem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," kata Lukmanul kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).
Ia menilai dua tokoh yang diusung koalisinya memiliki komitmen untuk berpegang teguh kepada Pancasila hingga Undang-Undang Dasar 1945.
"Kenapa saya mengusulkan nama Koalisi PBNU, karena pasangan Anies-Gus imin keduanya adalah sosok pemimpin yang selama ini punya komitmen yang kuat terhadap PBNU, komitmen terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara," ujarnya.
Tak hanya itu, ia beralasan jika kedunkeduanya juga merupakan tokoh pluralisme di Indonesia.
"Komitmen terhadap kebinekaan dan pluralisme, komitmen terhadap NKRI sebagai negara kesatuan yang tidak tergantikan oleh apapun, baik yang mewacanakan khilafah maupun negara federal, juga komitmen terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi," katanya.
Maksud lain Lukmanul Hakim juga untuk menepis stigma Anies yang dianggap prokhilafah.
"Nah jika disetujui nama koalisi Anies-Gus Imin nantinya Koalisi PBNU, tentu ini jawaban bagi yang selama ini sangsi, apalagi belakangan muncul black campaign yang menyerang Mas Anies seolah pro khilafah," katanya.
