Infografis
"Kemendagri mengecualikan salinan Keppres pengangkatan penjabat kepala daerah, dokumen pendukung sebagai pertimbangan penunjukkan penjabat kepala daerah, akses publik terhadap hasil tim penilai akhir, dan profil penjabat kepala daerah," ucap Yassar.
Dengan begitu, ICW mengajukan keberatan ke KIP. Hasilnya, KIP mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan ICW.
"Jadi untuk pemetaan kondisi permasalahan di setiap daerah itu tidak diwajibkan KIP, tapi selain daripada itu, semuanya harus dibuka," ungkap Yassar.
Namun, setelah itu, dia menyebut belum seluruh dokumen yang diperbolehkan KIP, diberikan oleh Kemendagri. Kemendagri masih menyampaikan dokumen yang sama dengan sebelumnya, tetapi ada tambahan berupa Permendagri Nomor 4/2023.
