Infografis
Suara.com - Pemanggilan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terkait adanya kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) pada tahun 2012 silam mendapat reaksi negatif.
Dari pengamat hingga politisi menilai langkah KPK tersebut menjadikan penegakan hukum sebagai alat politik pihak tertentu. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menilai cara yang dilakukan untuk menjegal Cak Imin adalah cara primitif.
"Jadi, nggak bisa demokrasi hari ini, kekuasaan menggunakan cara-cara yang primitif menggunakan alat hukum untuk menjegal sana sini," kata Masinton di Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).
Ia mengemukakan, kasus tersebut terjadi belasan tahun silam. Dengan dibukanya kembali kasus tersebut pada saat ini, tentunya menunjukan pengusutan yang tidak tuntas.
"Kalau ada kasus hukum ya jangan 11-12 tahun lalu, ini kan tidak kelar. Kalau mau kita lihat, itu kan kasus pengadaan barang, bukan korupsi yang tersktruktur tersistematis sehingga butuh investigasi puluhan tahun," tambah dia.
Dia menegaskan sikapnya yang menentang penegakkan hukum sebagai alat hukum bukan untuk mendukung pihak tertentu.
"Ini bukan mendukung siapa-siapa, tapi yang pasti harus ada kepastian hukum agar kita menjadi bagus yang beradab, bullshit kita ngomong Indonesia emas tapi demokrasinya primitif," katanya.
KPK Lakukan Manuver Politik
Sementara itu, Politisi Partai Golkar Muhammad Suryawijaya menyatakan dengan diungkitnya kasus yang terjadi sejak lama tersebut, menunjukan bahwa lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu tengah melakukan manuver politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurutnya, KPK harusnya lebih memperbaiki diri di tengah persepsi publik yang terus menurun, bukan ikut 'cawe-cawe' dalam keriuhan politik hari ini.
