Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono rutin menaiki transportasi umum demi mengurangi polusi udara. Menurutnya, hal ini merupakan contoh yang baik bagi masyarakat agar beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.
Pernyataan ini dikatakan Gembong menanggapi diterbitkannya Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) kepada para pejabat Pemprov DKI agar mendorong masyarakat untuk berupaya mengurangi polusi udara. Mulai dari menggunakan transportasi publik, menghemat energi, melakukan uji emisi kendaraan, menanam pohon, hingga rutin berjalan kaki.
Gembong menilai Heru Budi hingga para Lurah harus memberikan contoh dengan melaksanakan instruksi itu lebih dulu.
"Pada akhirnya dia akan menjadi teladan bagi seluruh warga DKI Jakarta. Kan warga itu perlu diberikan contoh. Saya kira akan jauh lebih dahsyat, misalkan hari-hari tertentu pak Sekda naik TransJakarta, atau wali kotanya juga ikut naik TransJakarta," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (7/9/2023).
![Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. [ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/07/26/93081-ketua-fraksi-pdip-dprd-dki-jakarta-gembong-warsono.jpg)
"Ini contoh-contoh yang positif yang perlu diberikan teladan oleh pejabat-pejabat pemprov. walaupun tidak mudah untuk memulainya, tapi harus kita mulai," katanya menambahkan.
Menjadi teladan dengan memberikan contoh baik disebut Gembong sebagai tanggung jawab Heru Budi dan Joko sebagai atasan para ASN dan pemimpin.
"Atasan langsung harus bertanggung jawab terhadap anak buah yang dia kendalikan. kalau itu bisa dilakukan secara rentet ke bawah, saya yakin ini akan jauh lebih efektif," ucapnya.
Lebih lanjut, Gembong mengatakan, peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum merupakan salah satu solusi permanen untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Pemprov bisa memulainya dengan menerapkannya pada para Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Ketika kita bicara bersifat permanen, maka scope yang paling mudah bisa kita gerakkan siapa berdasarkan kewenangan yang kita miliki? yaitu ASN Provinsi DKI Jakarta," pungkasnya.
Baca Juga: AHY Kumpulkan Ketua DPD Se-Indonesia, Demokrat Bakal Jalin Kerja Sama Politik dengan PDIP
Minta Warga Rutin Jalan Kaki
