Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali pada TPID Award 2022. Presiden Joko Widodo langsung menyerahkan penghargaan ini kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Presiden menyampaikan terima kasih kepada TPID di seluruh wilayah Indonesia yang telah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi nasional. "Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pengendali Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta gubernur, bupati, wali kota yang bersama-sama bekerja, sehingga inflasi nasional dapat terkendali. Kita tahu sangat terkendali di angka 3,08 persen pada Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik," tutur Jokowi.
Usai menerima penghargaan tersebut, Heru menyatakan, pengendalian laju inflasi di Jakarta bisa dilakukan karena sinergi dan kerja sama yang baik antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan, yaitu Perumda Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan Perumda Pasar Jaya, dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta, serta stakeholder lainnya.
"Penghargaan ini dapat diraih karena sinergitas dan kerja sama yang baik antara Pemprov DKI, BI dan BUMD DKI dalam melakukan reaktivasi program pangan bersubsidi. Tentunya, kami harus tetap menjaga komunikasi yang sudah terjalin dengan baik ini, sehingga bisa menghasilkan kebijakan untuk ketahanan pangan yang dapat mengendalikan inflasi," ujar Heru.
Karena itu, lanjutnya, Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait sinkronisasi data untuk pengendalian ketahanan pangan nasional. Menurut Heru, tantangan dalam pengendalian inflasi ke depan adalah El Nino yang mengakibatkan musim kemarau cukup panjang. Kendala lainnya adalah masih terjadi perlambatan ekonomi. Pemprov DKI mengantisipasinya dengan memperkuat jaring pengaman sosial, melalui alokasi anggaran JPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 dan APBD 2024.
"Tadi Presiden Jokowi juga menyampaikan, terhadap masyarakat terprogram akan diberikan sepuluh kilogram beras selama tiga bulan. Untuk distribusi bantuan beras ini, Pemerintah Pusat sangat membutuhkan data. Saat ini, Pemprov DKI sedang mengolah data tersebut, sehingga masyarakat yang mendapatkan memang tepat sasaran. DKI Jakarta akan menyuplai data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," ungkap Heru.
Perkuat Sinergi
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pihaknya senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi secara rutin dengan TPID Provinsi DKI Jakarta serta Satuan Tugas Pangan Polri, untuk mengendalikan inflasi di Jakarta dan mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi.
“Kami juga bekerja sama dengan Pemerintah Pusat (Badan/Kementerian), BUMD Pangan Pemprov DKI Jakarta, BUMN Pangan dan Swasta dalam menyediakan dan mendistribusikan pangan. Misalnya, dengan program gerakan pangan murah dan bantuan sarana prasarana pertanian dan olahannya,” jelasnya.
Baca Juga: Waroeng Steak & Shake Raih Penghargaan Atas Kontribusi Sosial Pada Ekosistem Halal di Indonesia
Kemudian, melalui BUMD Pangan Provinsi DKI Jakarta (PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya), Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dalamm penyediaan pangan dengan daerah lain. Skema kerja sama yang dilakukan berbentuk business to bussines (b to b).
