Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali pada TPID Award 2022. Presiden Joko Widodo langsung menyerahkan penghargaan ini kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Presiden menyampaikan terima kasih kepada TPID di seluruh wilayah Indonesia yang telah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi nasional. "Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pengendali Inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta gubernur, bupati, wali kota yang bersama-sama bekerja, sehingga inflasi nasional dapat terkendali. Kita tahu sangat terkendali di angka 3,08 persen pada Juli 2023. Ini sebuah angka yang sangat baik," tutur Jokowi.
Usai menerima penghargaan tersebut, Heru menyatakan, pengendalian laju inflasi di Jakarta bisa dilakukan karena sinergi dan kerja sama yang baik antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan, yaitu Perumda Dharma Jaya, PT Tjipinang Food Station, dan Perumda Pasar Jaya, dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta, serta stakeholder lainnya.
"Penghargaan ini dapat diraih karena sinergitas dan kerja sama yang baik antara Pemprov DKI, BI dan BUMD DKI dalam melakukan reaktivasi program pangan bersubsidi. Tentunya, kami harus tetap menjaga komunikasi yang sudah terjalin dengan baik ini, sehingga bisa menghasilkan kebijakan untuk ketahanan pangan yang dapat mengendalikan inflasi," ujar Heru.
Baca Juga: Waroeng Steak & Shake Raih Penghargaan Atas Kontribusi Sosial Pada Ekosistem Halal di Indonesia
Karena itu, lanjutnya, Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait sinkronisasi data untuk pengendalian ketahanan pangan nasional. Menurut Heru, tantangan dalam pengendalian inflasi ke depan adalah El Nino yang mengakibatkan musim kemarau cukup panjang. Kendala lainnya adalah masih terjadi perlambatan ekonomi. Pemprov DKI mengantisipasinya dengan memperkuat jaring pengaman sosial, melalui alokasi anggaran JPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 dan APBD 2024.
"Tadi Presiden Jokowi juga menyampaikan, terhadap masyarakat terprogram akan diberikan sepuluh kilogram beras selama tiga bulan. Untuk distribusi bantuan beras ini, Pemerintah Pusat sangat membutuhkan data. Saat ini, Pemprov DKI sedang mengolah data tersebut, sehingga masyarakat yang mendapatkan memang tepat sasaran. DKI Jakarta akan menyuplai data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," ungkap Heru.
Perkuat Sinergi
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pihaknya senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi secara rutin dengan TPID Provinsi DKI Jakarta serta Satuan Tugas Pangan Polri, untuk mengendalikan inflasi di Jakarta dan mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi.
“Kami juga bekerja sama dengan Pemerintah Pusat (Badan/Kementerian), BUMD Pangan Pemprov DKI Jakarta, BUMN Pangan dan Swasta dalam menyediakan dan mendistribusikan pangan. Misalnya, dengan program gerakan pangan murah dan bantuan sarana prasarana pertanian dan olahannya,” jelasnya.
Baca Juga: Demi Kurangi Polusi Udara, Sekda DKI Minta Wali Kota Hingga Lurah Ajak Warga Pakai Masker
Kemudian, melalui BUMD Pangan Provinsi DKI Jakarta (PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya), Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dalamm penyediaan pangan dengan daerah lain. Skema kerja sama yang dilakukan berbentuk business to bussines (b to b).
“Kerja sama yang dilakukan BUMD Pangan Provinsi DKI Jakarta terjalin dengan 36 kabupaten/kota di sembilan provinsi untuk enam komoditas pangan strategis, yakni beras, daging sapi, telur, daging ayam, bawang merah, dan cabai,” urainya.
Eli menerangkan, komoditas yang berkontribusi besar menyebabkan inflasi antara lain beras, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, minyak goring, dan gula pasir. Untuk komoditas tersebut terkendali, telah dilakukan beragam upaya, di antaranya:
a. Monitoring harga, stok dan pasokan rutin ke lokasi sumber pangan (pasar, distributor, took, dan lain-lain) sebagai bentuk early warning system. Lokasi pemantauan Dinas KPKP adalah 47 pasar tradisional dan 11 pasar retail modern. Selain itu, monitoring pangan juga dilakukan saat situasional khusus, antara lain menjelang serta saat Hari Besar Keagamaan Nasion (HBKN).
b. Melaksanakan pengawasan mutu pangan terpadu secara rutin di 140 lokasi (110 Pasar tradisional di bawah Perumda Pasar Jaya, 24 Pasar swalayan, 5 Lokasi Binaan/Lokbin di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 1 lokasi Sentra Distribusi Beras). Yang diawasi adalah komoditas pertanian (beras, buah, sayur) dan peternakan (daging ayam dan daging sapi).
c. Mengembangkan pertanian perkotaan melalui kegiatan budidaya di tujuh sasaran ruang, yaitu rumah susun, lahan kosong, lahan pekarangan, gang perkampungan, sekolah, gedung, serta Ruang Rublik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan budidaya tanaman cepat panen dan tanaman yang berpengaruh terhadap inflasi di antaranya cabe.
d. Melakukan pembinaan dan pelatihan diversifikasi hasil pertanian (cabe, bawang, sayur, serta pangan lokal), hasil perikanan (ikan air tawar dan laut), serta hasil peternakan (daging, telur dan susu) bagi masyarakat DKI Jakarta.
Dukungan Pengamat dan Warga
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengakui, pengendalian inflasi daerah bukan perkara yang mudah. Karena itu, ia mengapresiasi TPID DKI yang mampu menjaga inflasi di bawah rata-rata nasional.
"Perlu apresiasi bagi daerah yang mampu menjaga inflasinya," ujar Nailul saat dihubungi Suara.com, Selasa (5/9/2023).
Nailul mengatakan, pengendalian laju inflasi menjadi penting di Jakarta, lantaran merupakan pusat bisnis dan pemerintahan nasional. Karena itu, perlu ada sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam setiap kebijakan.
"Posisi DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan bisnis mempunyai peran, kenapa inflasi di DKI Jakarta di bawah inflasi nasional dan mendapatkan predikat TPID terbaik," ucapnya.
Jakarta juga sudah berada di jalur yang tepat, karena memberdayakan pasar-pasar dengan Pasar Induk Beras Cipinang Jaya sebagai pusatnya. Lewat Pasar Induk, intervensi terhadap kenaikan harga bisa dilakukan dengan cepat.
"Intervensi pasar bisa dilakukan di sana, karena mekanisme transmisi harga turun ke masyarakat jadi pendek dan cepat," katanya.
Nailul pun menyarankan, dalam pengendalian laju inflasi, Pemprov DKI menajamkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai distributor, agar harga barang yang sampai ke masyarakat tetap terjangkau.
"Peran Pemprov dan BUMD juga ada dan tidak kecil. BUMD sebagai distributor barang menjadi krusial, karena jadi ujung tombak pengendali inflasi. Kebijakan Pemprov juga bisa membuat harga barang menjadi lebih stabil," tutur Nailul.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP Ikappi) Reynaldi Sarijowan menyatakan, operasi pasar, khususnya pada komoditas beras yang tepat sasaran, merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga laju inflasi.
"Sinergi Pemprov DKI Jakarta dengan BUMN agar beras impor di gudang Bulog segera didistribusi ke ritel dan kami menyarankan agar lebih banyak ke pasar tradisional untuk menekan harga," jelasnya.
Sementara, warga Halim Jakarta Timur, Ami Ishak (46), turut merasakan upaya Pemprov DKI dalam memberdayakan pasar tradisional. Misalnya, ia dapat mengetahui dengan mudah harga-harga pangan lewat situs infopangan.jakarta.go.id.
Lewat situs itu, ia bisa dengan mudah mengakses harga berbagai komoditas pangan di pasar-pasar Jakarta, termasuk lokasi harga termurah. Hal ini menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan utamanya untuk belanja kebutuhan pangan sehari-hari.
"Saya tiap kali mau belanja cukup rutin cek situs infopangan.jakarta.go.id. Kelihatan mana harga yang lagi murah. Cara ini cukup membantu saya yang memilih belanja di pasar," pungkasnya.
