Suara.com - Bakal Calon Wakil Presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menyatakan pasangannya, Anies Baswedan adalah sosok yang menolak politik identitas. Ia mengaku juga sama seperti Anies tak mau menggunakan agama sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan.
Hal ini dikatakan Cak Imin menanggapi pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang mengimbau masyarakat tidak memilih pemimpin yang pernah menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.
"Kalau ada politik identitas, mas Anies dan saya terdepan menolak politik identitas," ujar Cak Imin di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).
Cak Imin juga mengaku sudah melakukan diskusi panjang dengan Anies mengenai sejumlah hal, termasuk soal polarisasi yang mungkin terjadi saat Pemilu.
Baca Juga: BREAKING NEWS! Yenny Wahid Temui Prabowo di Kertanegara: Beri Salam Hormat hingga Gandengan Tangan
Ia pun menyebut mantan Gubernur Jakarta itu memiliki keinginan kuat menjaga persatuan masyarakat.
"Mas Anies empat mata Diskusi panjang dengan saya. Mas Anies pada dasarnya sama persis dengan saya. NKRI harga mati, Pancasila, bhinneka tunggal Ika, UUD 45, itu sudah final. Komitmen saya dengan mas Anies," katanya.
Kendati demikian, ia mengaku Indonesia merupakan negara dengan keberagaman bangsa yang masyarakatnya memiliki identitas berbeda-beda. Namun, ia menyebut tak akan terbawa untuk melakukan politik identitas.
"Tidak bisa di pungkiri rakyat bisa memiliki identitas masing-masing. Tapi kita tidak terpengaruh oleh seluruh bentuk politik identitas yang berkembang," pungkasnya.
Pernyataan Menag
Baca Juga: Masih Diskusi, Cak Imin Sebut Nama Koalisinya Belum Diputuskan Tetap Pakai Perubahan Atau Tidak
Sebelumnya, jelang tahun politik 2024, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memberikan imbauannya kepada masyarakat.
Menag mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikannya saat hadiri Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat, Minggu (3/9/2023).
"Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil Islami, tok," kata Menag, dikutip dari laman resmi Kemenag, Senin (4/9/2023).
Menurut Gus Yaqut, pemimpin yang ideal yaitu harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan.
"Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih," tegasnya.
Di samping itu, Menag mengimbau kepada masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang pernah memecah belah umat.
"Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden (capres) kita ini, memecah-belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," kata Menag.
Menag mengungkapka pentingnya penelusuran rekam jejak saat menentukan calon pemimpin bangsa.
Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia memperoleh pemimpin yang amanah dan dapat mengemban tanggung jawab kemajuan negeri ini.
"Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat ini agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, capres dan wakil presiden, kita, lihat betul rekam jejaknya," seru Menag.