Infografis
Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan alat perlindungan TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 2012.
Pada 31 Agustus 2023 lalu, penyidik telah memeriksa dua pegawai negeri sipil (PNS), Bery Komarudzaman, dan Aniek Soelistyawati. Bery didalami pengetahuannya soal peranan pihak yang dijadikan tersangka.
"Antara lain terkait dengan dugaan adanya peran penuh dari tersangka dalam perkara ini, untuk secara sepihak melaksanakan proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker RI tanpa melibatkan panitia pengadaan lainnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Senin (4/9/2023).
Sementara, Aniek didalami pengetahuan saat menjadi ketua panitia pengadaan tahun 2012, bertepatan saat kasus ini terjadi.
Baca Juga: Cak Imin Bakal Diperiksa KPK, Berikut Sederet Faktanya
"Terkait dengan posisi saksi sebagai Ketua Pengadaan saat dilaksanakannya proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker RI," kata Ali.
Sebagaimana diketahui, KPK sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Salah satunya,
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Bali, Reyna Usman. Dia merupakan mantan Dirjen Kemnaker.
"Terkait di Kemnaker, di Kemnakertrans itu tempusnya tahun 2012 , perkaranya tersebut, salah satu tersangkanya adalah saudara RU (Reyna), memang waktu itu Dirjen di sana pada saat 2012," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 1 September 2023.
Dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2012, ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pada periode 2009-2014.
Baca Juga: KPK Usut Dugaan Korupsi di Kemnaker Era Cak Imin, Begini Tanggapan Anies Baswedan
"Kalau untuk mencari siapa menterinya, tinggal di-search di google, tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri, silakan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan," kata Asep.
Kasus korupsi di Kemnaker berupa pengadaan perangkat lunak atau software sistem, serta komputer untuk perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Akibatnya, sistem tersebut tidak dapat berfungsi, komputernya hanya bisa digunakan untuk mengetik.
