Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari bantaht telah membatasi akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hal tersebut disampaikan Hasyim dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Hasyim memastikan, pihaknya sudah membuka akses Silon kepada Bawaslu. Dia menyebut, tidak membatasi akses data dan dokumen terkait bakal calon anggota DPR RI dan DPRD tersebut.
"Bahwa dengan demikian tidak lah benar, jika para teradu anggap melakukan pembatasan para pengadu ihwal data dan dokumen Bakal calon anggota DPR dan DPRD," kata Hasyim di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).
Hasyim justru mengimbau, seharusnya Bawaslu sebagai pihak pengadu memahami konteks prinsip kehati-hatian terhadap data bacaleg di Silon. Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Mestinya para pengadu memahami langkah-langkah para teradu dalam konteks menjalankan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga data dan dokumen bakal calon anggota DPR dan DPRD dalam kerangka yuridis sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf g dan h undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," tutur Hasyim.
Hal itu, lanjut dia, berlaku sejak Pemilu 2019. Hasyim mengaku, saat menjadi anggota KPU pada pemilu sebelumnya bahwa kebijakan menjaga informasi pribadi bacaleg sudah diberlakukan saat itu.
"Kebijakan yang dimaksud juga berlaku pada pemilu 2019, ketika saya sebagai teradu juga menjadi bagian dari Anggota KPU untuk menyelenggarakan Pemilu 2019," tegas dia.
Di sisi lain, Hasyim juga menyinggung mengenai aturan kewenangan Bawaslu atas verifikasi administrasi dokumen bakal calon anggota DPR dan DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca Juga: KPU Berdalih Jaga Data Pribadi Bacaleg soal Keterbatasan Akses Silon, Bawaslu: Keliru!
"Bahwa pasal 251 ayat 1 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa seluruh Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bukan melakukan verifikasi. Tapi melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bacaleg DPR, DPRD yang dilakukan oleh KPU RI, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten Kota," ucap Hasyim.
