Infografis
Suara.com - Rapat internal Partai Demokrat menghasilkan dua poin, yakni mencabut dukungan terhadap calon presiden (capres) Anies Baswedan dan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pertemuan ini digelar pada Jumat (1/9/2023).
Tepatnya setelah mereka mengetahui Anies menyetujui Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi cawapresnya. Demokrat merasa dikhianati hingga mengambil sikap melalui rapat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hasil dari rapat itu lantas menuai rasa penasaran publik akan langkah Partai Demokrat selanjutnya dalam meramaikan Pilpres 2024. Mereka yang berharap Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju, bakal merapat ke mana? Prabowo atau Ganjar?
Langkah Politik Demokrat Selanjutnya
Sepeninggalan mereka dari KPP, tentu membuat publik bertanya-tanya tentang langkah politik Partai Demokrat selanjutnya. Pilihannya sendiri ada dua, yakni merapat ke Gerindra untuk mendukung Prabowo atau PDIP untuk mengusung Ganjar.
Baca Juga: Demokrat Depok: Anies Baswedan Pengkhianat Politik
Diketahui bahwa Prabowo pada 20 Mei 2023 lalu sempat menyambangi kediaman SBY di Pacitan. Tujuannya datang ke tempat yang juga dikenal sebagai Museum dan Galeri Seni SBY Ani ini diakuinya untuk bersilaturahmi. Kala itu masih suasana Idul Fitri.
Meski begitu, menurut pakar politik, pertemuan keduanya itu dilakukan untuk memperbaiki hubungan Prabowo dan SBY yang kurang baik. Belum lagi, ada kemungkinan soal mengajak Partai Demokrat berkoalisi dalam Pilpres 2024 mendatang.
Di sisi lain, AHY dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani beserta jajaran partai sebelumnya juga sempat melakukan pertemuan di Plataran Senayan pada Minggu (18/6/2023) lalu. Dalam kesempatan itu, ada ungkapan terkait rekonsiliasi antara kedua partai.
Puan menjelaskan pertemuan dengan AHY terjadi selama kurang lebih 1 jam lebih dan berlangsung hangat. Ia mengatakan mungkin kedepannya akan bertemu lagi. Adapun sebelum ini, Ketum Demokrat itu juga sempat masuk dalam bursa cawapres Ganjar.
Meski begitu, hubungan Demokrat dan PDIP sendiri sudah dikenal tidak baik sejak lama. Hal ini berawal saat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi presiden dan SBY mundur dari Menpolkam. Di mana jalinan politik keduanya mulai merenggang.
Baca Juga: Demokrat Diprank, Deretan Respon Sakit Hati SBY Soal Duet Anies - Cak Imin
Namun, belakangan, SBY menanggapi soal manuver Gerindra dan PDIP yang mengajak Partai Demokrat berkoalisi. Ia lantas memuji upaya kedua partai ini. Menurutnya, ajakan tersebut dilakukan dengan cara yang baik dan dibenarkan dalam pandangan politik.
"Menarik ajakan beberapa pihak terhadap Partai Demokrat untuk berjuang bersama. Saya kira rakyat mengetahui, pihak Pak Ganjar itu juga mengajak kalau Partai Demokrat bisa bergabung ke pihak beliau, ditandai pertemuan Mbak Puan dengan AHY beberapa saat yang lalu," ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
"Yang kedua, Pak Prabowo, beliau datang ke Pacitan menemui saya dan menyampaikan juga ajakannya. Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah baik, sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi, dunia politik," lanjutnya.
Lebih lanjut, SBY juga menilai ajakan Gerindra dan PDIP tulus dan serius. Sebab, mereka melakukannya secara terbuka sehingga publik bisa tahu. Ia lantas membandingkan dengan manuver yang tertutup, di mana dapat terjadi hal-hal tak sesuai di lain waktu.
"Ajakannya juga saya dengarkan tulus dan serius, dilakukan secara terbuka, publik juga tahu, ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh dengan misteri," jelas SBY.
SBY pun menyatakan Partai Demokrat akan segera menentukan sikap terkait langkah politik mereka selanjutnya. Ia juga memastikan pihaknya bakal menanggapi upaya Gerindra dan PDIP jika tujuan mereka mengajak berkoalisi memang untuk kepentingan bangsa.
"Kalau tujuannya baik untuk kepentingan bangsa, Demokrat wajib meresponsnya dengan baik. Tentang nantinya ke mana kita berada, ini nanti akan kita bicarakan baik-baik. Saya akan sampai di situ nanti," ucap SBY.
Ada Menteri Usulkan Bentuk Koalisi Baru
SBY mengaku mengetahui adanya upaya lobi dari seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi terhadap partainya. Menurutnya, menteri itu menawarkan agar Partai Demokrat membentuk koalisi baru bersama PKS dan PPP.
Sang menteri, lanjut SBY, menyebut kode Pak Lurah yang dianggap sebagai Jokowi. Di mana upaya itu sudah sepengetahuan presiden. Adapun jika diingat-ingat, PKS dan PPP merupakan partai yang pernah mendukung SBY pada Pilpres 2009.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
