Pendukung Sebut Anies Baswedan Petugas Rakyat, Demokrat: Ternyata Petugas Partai

Suara.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyindir kabar keputusan Anies Baswedan yang menjadikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden.

Menurutnya, Anies hanya petugas partai yang menuruti keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang memilih Cak Imin sebagai pasangan Anies pada Pilpres 2024.

"Menurut saya Anies Baswedan tidak cukup mampu lah bisa berseberangan dengan Surya Paloh. Dia mungkin petugas Surya Paloh, sangat bergantung dengan Pak Surya Paloh," kata Herman dalam diskusi yang digelar secara daring oleh Trijaya FM, Sabtu (2/9/2023).

Meski koalisi Partai NasDem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan keputusan mengenai calon wakil presiden kepada Anies, Herman menilai Anies tidak mampu berseberangan dengan Surya Paloh.

"Kalau selalu disebutkan calon sebelah sana, petugas partai. Ternyata Anies juga petugas partai," ujar Herman.

Hal itu mengacu pada kesepakatan yang ada dalam Koalisi Perubahan bahwa kewenangan penentuan calon wakil presiden ada di tangan bakal capres, yakni Anies Baswedan.

"Meski berulang kali disampaikan dalam forum untuk capres diserahkan ke Anies karena Anies lah yang akan bersama-sama. Loh, Anies udah membawa nama AHY kok. Anies juga menurut saya bukan pemimpin yang bebas," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan calon Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Informasi tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, pada Kamis (31/8/2023).

Dalam surat pernyataan itu, Teuku Riefky menuliskan bahwa keputusan yang diambil secara sepihak itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol.