Infografis
"Selain itu, kita ternyata tiudak diizinkan untuk berkoalisi dengan seseorang yang sejak awal sudah melanggar dan mengingkari kesepakatan. Tertulis dalam kesepakatan koalisi, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, equality," katanya.
"Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama. Apalagi kalau mendikte, mengatur yang lain, termasuk capres memaksakan kehendak dan tidak menganggap yang lain, saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun," imbuhnya.
Merasa Dikhianati
Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkap pengkhianatan yang dilakukan oleh NasDem. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan untuk memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya melalui keterangan tertulisnya.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023 di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Teuku dalam keterangan tertulisnya, Kamis kemarin.
Teuku mengungkapkan kalau pada malam itu, Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Kemudian, pada 30 Agustus 2023, Anies meminta Sudirman Said untuk menyampaikannya kepada Demokrat dan PKS tanpa menemui secara langsung.
Partai Demokrat sempat mengonfirmasi soal informasi tersebut kepada Anies. Anies pun tak bisa mengelaknya.
"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," terangnya.
Baca Juga: Puluhan Baliho Anies Baswedan di Sragen Dicopot dan Dibakar
