Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengisyaratkan partainya tidak betah lagi bertahan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) setelah 'diselingkuhi' Anies Baswedan dan Partai NasDem. Menurutnya hal tersebut akan sulit untuk membangun kepercayaan kembali usai dikhianati.
Awalnya, ia mengatakan bahwa pihaknya enggan mendahului adanya keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang baru akan menggelar rapat dalam mengambil keputusannya pada Jumat (1/9/2023) sore ini.
Namun, pilihan untuk bertahan di koalisi tentu akan sulit apalagi terkait masalah kepercayaan.
"Saya tidak ingin mendahului ya keputusan majelis tinggi, tetapi kalau dilihat dari rangkaiannya ya tentu pilihannya banyak, dan kalau tetap pun menurut saya agak sulit membangun trust," kata Herman saat ditemui di Puri Cikeas, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Jumat (1/9/2023).
Baca Juga: Deklarasi Dukungan ke Prabowo Subianto Capres 2024, Partai Garuda Dukung Tanpa Syarat
Pasalnya, setelah sekian lama bersama-sama membangun koalisi, justru Demokrat dikhianati dengan NasDem yang membentuk koalisi baru.
"Kita tahu bahwa setelah lama membangun kebersamaan dalam koalisi kemudian NasDem membangun koalisi sendiri dan bahkan kemudian membangun koalisi yang ditindaklanjuti dengan penetapan capres dan cawapres, tentu ini adalah situasi yang di luar nalar kami," tuturnya.
Untuk itu, ia menekankan, pada sore ini di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan dibahas dan diputuskan langkah Demokrat ke depannya.
"Jadi saya kira jelas lah menurut saya. Tinggal nanti bagaimana sikap partai Demokrat ke depan, kita tunggu rapat majelis tinggi," katanya.
Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkap pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Baca Juga: Demokrat Beberkan Jejak-jejak 'Perselingkuhan' Nasdem dengan PKB
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan untuk memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres mendampingi calon presiden (capres) Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya melalui keterangan tertulisnya.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023 di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Teuku dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).
Teuku mengungkapkan kalau pada malam itu, Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan tersebut. Kemudian, pada 30 Agustus 2023, Anies meminta Sudirman Said untuk menyampaikannya kepada Demokrat dan PKS tanpa menemui secara langsung.
Partai Demokrat sempat mengonfirmasi soal informasi tersebut kepada Anies. Anies pun tak bisa mengelaknya.
"Ia (Anies) mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," katanya.