Cek Fakta
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kalau ketua umum partainya, Prabowo Subianto akan menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar malam ini.
Pertemuan itu berkenaan dengan kabar yang menyebut PKB akan ke luar dari barisan partai politik pendukung Prabowo Subianto karena ditengarai menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi Anies Baswedan.
"Pak Prabowo kemarin malam berkontak dengan Pak Muhaimin. Insha Allah beliau malam ini akan bertemu dengan Pak Muhaimin untuk melakukan tabayyun tentang hal tersebut," kata Muzani di Penjernihan, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).
Muzani mengatakan pertemuan itu digelar agar kabar ke luarnya PKB dari koalisi tidak simpang siur dan merusak hubungan antara Gerindra dan PKB.
Baca Juga: Anies Baswedan Gandeng Cak Imin, PKS Lampung Tetap Berjuang Memenangkan Anies
"Saya akan ikuti terus perkembangannya apakah pertemuannya dengan jam berapa, di mana dan sebagainya. Saya akan ikuti terus," ujar dia.
Lebih lanjut, dia meminta kepada publik agar tidak berasumsi terlebih dahulu mengenai kabar Muhaimin atau Cak Imin jadi cawapres Anies. Sebab, dia meyakini semua upaya kekuatan koalisi yang dibangun bisa berjalan dengan baik hingga Pilpres 2024 mendatang.
"Jangan berasumsi karena semuanya kita ikuti waktu ke waktu. Insha Allah semuanya akan berjalan dengan baik, dari awal PKB bergabung dengan Gerindra niatnya baik dan tulus," ucap Muzani.
"Dari awal PKB dan Gerindra niatnya baik dan tulus untuk membangun kebersamaan bagi kemajuan bangsa dan negara. Niat yang tulus, niat yang baik antara keduanya Insya Allah akan mendapat berkah," tambah dia.
Meski begitu, Muzani tidak memerinci lokasi pertemuan kedua ketua umum partai politik tersebut akan digelar.
Baca Juga: Kabar Duet Anies-Cak Imin Bikin Gempar, Begini Respons Demokrat Riau
Sebelumnya diberitakan, Ketum Partai NasDem Surya Paloh memutuskan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan calon Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
Informasi tersebut diumumkan melalui pernyataan resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, pada Kamis (31/8/2023).
Dalam surat pernyataan itu, Teuku Riefky menuliskan bahwa keputusan yang diambil secara sepihak itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol.
