Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan seluruh Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah sepenuhnya dibayarkan. Tunjangan ini sempat ditunggak karena kepentingan penanganan pandemi Covid-19.
Pernyataan ini merupakan respons atas mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang menagih eks Gubernur DKI Anies Baswedan atas tunggakan TKD ayahnya yang diakui belum juga dibayarkan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta mengatakan, saat pandemi Covid-19 terdapat kebijakan yang berkaitan dengan TKD PNS DKI. Hal ini tertuang dalam Pergub DKI Jakarta No 49 tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan PNS dalam rangka Penanganan Covid-19.
Berdasarkan Pasal 2 ayat 1a, saat itu memang terdapat 25 persen dari TKD PNS yang dipotong. Namun, keputusan Anies saat itu tak mengembalikannya karena merupakan bentuk kontribusi PNS untuk penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Dukung Penuh PKB Gabung Dukung Ganjar, PPP Singgung Soal Kekuatan Islam Nasionalis
“Atas perintah Gubernur, saat itu dijadikan kontribusi PNS dalam turut serta membiayai penanganan Covid-19,” ujar Michael saat dikonfirmasi, Kamis (31/8/2023).
![Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan usai bertemu SBY di Puri Cikeas pada Jumat (25/8/2023) malam. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/25/90049-bacapres-koalisi-perubahan-anies-baswedan-usai-bertemu-sby-di-puri-cikeas-pada-jumat-2582023.jpg)
Selanjutnya, memang ada penundaan pembayaran 25 persen dari TKD PNS yang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan APBD pada tahun anggatan berikutnya.
Michael pun menyatakan 25 persen TKD yang ditunda itu sudah dibayarkan kepada PNS DKI secara bertahap sejak Januari hingga April 2021.
“Kalau yang penundaan TKD 25 persen seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada seluruh PNS DKI Jakarta. Jadi tidak ada yang belum dibayarkan,” pungkasnya.
Ditagih Janji saat jadi Gubernur
Baca Juga: Para Ketum Parpol Pengusung Ganjar Bakal Duduk Bareng dalam Waktu Dekat, Tentukan Nama Cawapres?
Sebelumnya, seorang mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bernama Irma Josephine dari jurusan Hubungan Internasional (HI) menagih janji Anies Baswedan sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Adapun Anies hadir di FISIP UI untuk mengisi kuliah umum bertajuk 'Hendak ke Mana Indonesia Kita?', Selasa (29/8/2023).
Awalnya Irma mengatakan ia merupakan anak dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta. Irma ingin mengajukan pertanyaan kepada Anies terkait mewujudkan kesejahteraan di Indonesia.
![Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. [Suara.com/Fakhri]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/15/10372-bakal-calon-presiden-dari-koalisi-perubahan-anies-baswedan.jpg)
"Kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya mau bertanya kepada bapak, mengenai mencapai kesejahteraan tersebut," kata Irma.
Irma lalu menyinggung mengenai janji Anies membayar gaji dan tunjangan PNS DKI yang sempat dipotong karena dananya dialihkan untuk menangani pandemi Covid-19.
"Apa yang akan bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih? Padahal utang janji bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum bapak lunasi," ucap Irma.
Irma bercerita, sejumlah PNS yang dipotong gaji dan tunjuangannya untuk keperluan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menangani pandemi belum dilunasi sampai kini.
"Mengenai pinjaman gaji para PNS yang bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu? Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh bapak," jelas Irma.
Irma mempertanyakan tindak lanjut Anies terkait hal tersebut. Terlebih, Anies kini dicalonkan maju sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Jadi bagaimana pertanggung jawaban bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya?" lanjut dia.
