Infografis
Suara.com - Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah serius menangani persoalan polusi udara. Hasil rapat dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin, DPR mengeluarkan 4 poin penting.
Pertama Kemenkes bersama kementerian/lembaga terkait meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak polusi udara terhadap kesehatan.
"Khususnya untuk mendorong pengendalian polusi udara di sisi hulu dan menyusun kebijakan pengendalian polusi udara secara terpadu," kata Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Kemudian poin ke dua, DPR RI lewat Komisi IX meminta Kemenkes untuk melakukan penguatan database pemantauan kualitas udara.
Baca Juga: Bejat! Oknum PPPK di Pontianak Diduga Rekam dan Sebar Video Teman Wanita Sedang Mandi
Ketiga, Kemenkes harus melakukan intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi dampak polusi udara terhadap kesehatan.
"D (keempat), mengantisipasi penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak polusi udara. Pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan SDM kesehatan," jelasnya.
Menkes Belum Ada Solusi
Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyayangkan dari apa yang dipaparkan oleh Menkes terkait polusi udara dalam rapat belum ada solusi dan apa yang harus dilakukan untuk penanganan.
"Saya senang sekali tadi yang dipaparkan Pak Menteri, ada strateginya, ada data yang dampaknya seperti apa, tapi secara keseluruhan pemerintah belum bekerja secara bersama-sama mencari solusi dan melakukan apa. Ini belum kelihatan," kata Charles.
Baca Juga: Pria Pukuli, Tendang hingga Ludahi Wanita Diduga Pasangannya, Auto Dikecam Publik
Ia lantas menyentil pemerintah yang seakan baru bergerak usai kasus masalah polusi udara ini viral dan jadi pembicaraan.
"Sejujurnya saya sedih melihat bagaimana permasalahan diselesaikan di Republik ini. Seringkali pola penyelesaian masalah itu, pola pemadam kebakaran dan berdasarkan viral atau tidaknya suatu masalah," tutupnya.
